Bahlil: Tambang Harus Dikelola Berkelanjutan, Bukan Sekali Habis

matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya praktik pertambangan yang bertanggung jawab demi menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Pesan tersebut ia sampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kementerian ESDM di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (25/10).

“Tambang-tambang ini dikelola harus berkelanjutan, jangan berpikir bahwa tambang ini sekali dikelola habis,” ujar Bahlil usai upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi.

Bahlil menekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan. Ia juga menolak dominasi pengusaha besar dalam sektor pertambangan tanpa melibatkan pelaku usaha lokal.

“Jangan hanya pengusaha besar, pengusaha-pengusaha daerah, BUMD (harus terlibat),” tegasnya.

Selain menyampaikan pesan keberlanjutan, Bahlil juga memaparkan capaian Kementerian ESDM sepanjang tahun 2024. Salah satunya, capaian lifting minyak yang mencapai rata-rata 605–607 ribu barel per hari, melebihi target APBN sebesar 605 ribu barel per hari.

Capaian lain meliputi penerapan mandatori biodiesel 40 (B40), pemberian prioritas bagi UKM daerah, koperasi, dan BUMD untuk mengelola tambang mineral dan batu bara, serta keterlibatan mereka dalam pengelolaan sumur rakyat.

“Dan insya Allah, di 31 Desember, target PNBP kita bisa mencapai, bahkan melebihi target APBN,” ujar Bahlil optimistis.

Pada kesempatan itu, Bahlil juga mengumumkan rencana kenaikan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 100 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian ESDM.

“Kepada semua aparat negara yang ada di ESDM, berikanlah kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun bangsa dan negara. Jangan lagi pakai gaya-gaya lama, terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin,” katanya.

Baca Juga: Bukan Sekadar Horor, Tumbal Darah Jadi Refleksi tentang Pengorbanan dan Kemanusiaan

Bahlil menegaskan akan menindak tegas pejabat di lingkungannya yang melakukan pelanggaran prosedur.

“Kalau ada laporan langkah-langkah di luar prosedur, saya akan merumahkan pejabat-pejabat itu,” tandasnya. (Antara)