Cegah Kebocoran Kekayaan Negara, Prabowo Bakal Tempatkan Utusan Khusus di Tiap BUMN

Presiden Prabowo Subianto berencana menempatkan utusan khusus presiden di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ekstrem ini diambil guna memperkuat pengawasan terhadap perusahaan pelat merah yang diamanahi mengelola kekayaan negara.

Elara | MataMata.com
Kamis, 12 Maret 2026 | 07:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyapa pegawai Danantara saat menghadiri tasyakuran HUT Ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Presiden Prabowo mengatakan Danantara memiliki Return on Assets (ROA) yang telah meningkat hingga 300 persen sepanjang tahun 2025. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

Presiden Prabowo Subianto menyapa pegawai Danantara saat menghadiri tasyakuran HUT Ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Presiden Prabowo mengatakan Danantara memiliki Return on Assets (ROA) yang telah meningkat hingga 300 persen sepanjang tahun 2025. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto berencana menempatkan utusan khusus presiden di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ekstrem ini diambil guna memperkuat pengawasan terhadap perusahaan pelat merah yang diamanahi mengelola kekayaan negara.

Presiden menegaskan bahwa pengawasan ketat mutlak diperlukan untuk mencegah kebocoran anggaran yang ia ibaratkan sebagai "darah bangsa".

"Saya telah menunjuk utusan-utusan khusus presiden, dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola. Kita harus mengawasi karena ini adalah darah bangsa Indonesia. Kalau darah ini bocor terus, bangsa kita dalam keadaan susah," tegas Presiden Prabowo dalam arahannya pada HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi Danantara di Jakarta, Rabu (11/3).

Di hadapan petinggi Danantara, Presiden mengingatkan bahwa banyak negara kaya yang justru jatuh bangkrut akibat pengelolaan Sovereign Wealth Fund (SWF) yang lemah dan manajemen yang buruk.

Prabowo memastikan bahwa Danantara, sebagai motor investasi baru Indonesia, akan menjadi lembaga dengan sistem pengawasan paling berlapis di tanah air. Selain Dewan Pengawas yang diisi oleh para Menteri Koordinator (Menko), pengawasan eksternal akan dilakukan secara agresif.

"Saya kira Danantara ini adalah lembaga yang paling diawasi di Indonesia. Ada Dewan Pengawas yang cukup kuat. Saya juga minta BPK masuk, BPKP masuk, Kejaksaan, Polisi, Panglima TNI, semua ikut mengawasi," ujar Presiden.

Presiden berpesan kepada seluruh jajaran pengelola kekayaan negara untuk menjaga integritas. Ia menekankan bahwa di pundak para pengelola Danantara terdapat harapan besar dari anak, cucu, hingga cicit bangsa Indonesia.

"Saya titip kewaspadaan, eling dan waspada. Jaga diri masing-masing. Saya yakin kunci dari manajemen yang baik adalah di hati dan di jiwa," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB