Resmikan RSUD di Lampung, Prabowo: Tidak Boleh Ada Korupsi dalam Pelayanan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan sektor kesehatan dan RSUD harus bebas dari korupsi. Pemerintah pusat siapkan pengawasan ketat anggaran kesehatan.

Elara | MataMata.com
Rabu, 10 Juni 2026 | 16:15 WIB
Resmikan RSUD di Lampung, Prabowo: Tidak Boleh Ada Korupsi dalam Pelayanan Rakyat

Resmikan RSUD di Lampung, Prabowo: Tidak Boleh Ada Korupsi dalam Pelayanan Rakyat

matamata.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada penyelewengan maupun praktik korupsi di sektor kesehatan. Hal ini khususnya berlaku dalam pengelolaan fasilitas kesehatan masyarakat di daerah.

"Saya juga pesan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat," kata Presiden Prabowo saat meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026).

Dalam peresmian yang dipantau melalui siaran Sekretariat Presiden tersebut, Kepala Negara menekankan agar seluruh jajaran manajemen rumah sakit daerah menjalankan tata kelola instansi yang transparan dan profesional. Menurutnya, institusi medis milik pemerintah wajib mengutamakan orientasi pelayanan yang optimal demi kepentingan masyarakat luas.

"Rakyat, masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran rumah sakit ini," ujar Presiden.

Selain masalah tata kelola keuangan, Presiden juga menuntut fasilitas kesehatan yang telah dibangun oleh negara untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan operasional demi kenyamanan pasien. Ia berharap RSUD KH Muhammad Thohir mampu bertransformasi menjadi pusat pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi seluruh elemen masyarakat di Pesisir Barat.

Pemerintah pusat pun akan terus menerapkan langkah pengawasan ketat. Upaya ini dilakukan guna memastikan anggaran kesehatan yang dikucurkan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan warga dan bebas dari praktik penyimpangan dana. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

DPR RI bakal berkoordinasi dengan pemerintah merespons usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades AMJ) demi efi...

news | 13:07 WIB

KPK memanggil Kepala Perum Bulog Jateng dan 37 saksi terkait dugaan korupsi bansos beras PKH Kemensos yang merugikan neg...

news | 12:09 WIB

Pemprov DKI Jakarta mengecek langsung penerima bansos di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran di masa transisi...

news | 10:45 WIB

Menhut Raja Juli Antoni meminta petugas tak lengah meski hotspot karhutla di Ketapang turun. Kemenhut juga menyegel laha...

news | 10:15 WIB

Dokter RSUD Kota Tangerang ingatkan bahaya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang bisa picu peradangan paru-paru dan ses...

news | 09:56 WIB