Resmikan RSUD di Lampung, Prabowo: Tidak Boleh Ada Korupsi dalam Pelayanan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan sektor kesehatan dan RSUD harus bebas dari korupsi. Pemerintah pusat siapkan pengawasan ketat anggaran kesehatan.

Elara | MataMata.com
Rabu, 10 Juni 2026 | 16:15 WIB
Tangkapan layar - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Rabu (10/9/2026). ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Aditya Ramadhan

Tangkapan layar - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Rabu (10/9/2026). ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Aditya Ramadhan

Matamata.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada penyelewengan maupun praktik korupsi di sektor kesehatan. Hal ini khususnya berlaku dalam pengelolaan fasilitas kesehatan masyarakat di daerah.

"Saya juga pesan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat," kata Presiden Prabowo saat meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026).

Dalam peresmian yang dipantau melalui siaran Sekretariat Presiden tersebut, Kepala Negara menekankan agar seluruh jajaran manajemen rumah sakit daerah menjalankan tata kelola instansi yang transparan dan profesional. Menurutnya, institusi medis milik pemerintah wajib mengutamakan orientasi pelayanan yang optimal demi kepentingan masyarakat luas.

"Rakyat, masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran rumah sakit ini," ujar Presiden.

Selain masalah tata kelola keuangan, Presiden juga menuntut fasilitas kesehatan yang telah dibangun oleh negara untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan operasional demi kenyamanan pasien. Ia berharap RSUD KH Muhammad Thohir mampu bertransformasi menjadi pusat pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi seluruh elemen masyarakat di Pesisir Barat.

Pemerintah pusat pun akan terus menerapkan langkah pengawasan ketat. Upaya ini dilakukan guna memastikan anggaran kesehatan yang dikucurkan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan warga dan bebas dari praktik penyimpangan dana. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah dan DPR tengah merancang skema stimulus untuk memitigasi dampak kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95...

news | 15:44 WIB

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan renovasi hingga 400 RSUD kabupaten serta 10.000 puskesmas dalam 3 ...

news | 14:20 WIB

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta masyarakat tenang menyikapi kenaikan harga Pertamax p...

news | 13:20 WIB

: Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Lampung didampingi jajaran menteri untuk meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui...

news | 11:54 WIB

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah fokus perbaiki kebijakan domestik dan tidak menyalahkan faktor glo...

news | 10:01 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menyetujui proyek hilirisasi kelapa dan ubi kayu di Maluku untuk tingkatkan ekonomi petani da...

news | 09:15 WIB

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax menjadi Rp16.250 dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per lit...

news | 08:50 WIB

Tiga kader Muhammadiyah menggugat UU Peradilan Agama ke MK terkait aturan isbat Ramadhan dan Syawal. Pasal tersebut dini...

news | 08:15 WIB

Pelatih Mozambik Chiquinho Conde memuji kualitas Timnas Indonesia dan memprediksi skuad Garuda bakal lolos ke Piala Duni...

news | 06:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua DEN Luhut Pandjaitan dan ekonom senior Chatib Basri ke Istana Kepresidenan, Se...

news | 16:44 WIB