Menteri UMKM Berikan Relaksasi KUR dan Bunga 0 Persen untuk Pelaku Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

matamata.com - Pemerintah pusat resmi meluncurkan program pemulihan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera: Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat, dan Aceh.

Salah satu poin utamanya adalah penghapusan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga nol persen untuk tahun ini.

Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa hingga saat ini tercatat sekitar 193 ribu debitur KUR yang terdampak bencana di ketiga wilayah tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 ribu debitur berada di Sumatera Utara.

"Beberapa bentuk relaksasi yang kami berikan antara lain perpanjangan masa pinjaman, restrukturisasi kredit, hingga keringanan suku bunga. Tahun ini bunga kami hilangkan menjadi nol persen, baru tahun depan naik perlahan ke tiga persen," tegas Maman usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (11/3/2026).

Sinkronisasi Data hingga Akhir Maret Maman memperkirakan jumlah pelaku usaha yang terdampak masih akan terus bertambah seiring proses pemetaan yang berlangsung hingga 31 Maret 2026.

Ia juga menginstruksikan perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk mengidentifikasi dengan saksama kemampuan bayar setiap debitur yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu.

"Kami harus memilah mana pelaku UMKM yang memang sudah kehilangan kemampuan membayar total, dan mana yang masih memiliki potensi untuk bangkit kembali," tambahnya.

Langkah Cepat Pemerintah Daerah Merespons kebijakan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk mempercepat sinkronisasi data antara pemerintah daerah, perbankan, dan pemerintah pusat. Targetnya, data final harus rampung dalam satu minggu ke depan.

Bobby menekankan bahwa dampak bencana bagi pelaku UMKM sangat berat karena tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga menghancurkan alat produksi dan lokasi usaha.

"Banyak yang kehilangan peralatan produksi dan bangunan usaha. Ini adalah persoalan krusial kedua setelah kerusakan tempat tinggal. Saat ini ekonomi di daerah terdampak mulai bangkit, dan dukungan permodalan ini sangat kami butuhkan," kata Bobby.

Baca Juga: Khofifah: Buruh Pilar Ekonomi Jatim, Pengusaha Wajib Bayar THR Tepat Waktu

Penajaman data ini diharapkan dapat memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, sehingga proses pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat sebelum kuartal kedua tahun ini berakhir. (Antara)