Bahlil Lahadalia Sebut Harga LPG dari Amerika Serikat Lebih Murah dan Kompetitif

matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak akan menambah kuota impor energi nasional.

Perjanjian senilai 15 miliar dolar AS tersebut murni merupakan pengalihan sumber pasokan (switching) guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif.

"Volume angka impornya tetap sama, hanya tempat asalnya yang berbeda. Yakinlah kedaulatan bangsa tetap terjaga," ujar Bahlil dalam keterangan resminya yang dikutip di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Bahlil memaparkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor energi memang masih tinggi karena produksi dalam negeri yang belum mencukupi.

Ia merinci kebutuhan Liquified Petroleum Gas (LPG) nasional mencapai 8,3 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya 1,6 juta ton, sehingga menyisakan celah impor sebesar 7 juta ton.

Selain LPG, komoditas utama yang masuk dalam konsensus perdagangan dengan AS adalah bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah (crude oil).

"Harga impor ketiga produk senilai 15 miliar dolar AS tersebut mengikuti mekanisme pasar. Tidak ada perbedaan harga secara signifikan dengan pasokan dari Timur Tengah, bahkan untuk LPG dari Amerika justru jauh lebih murah," jelasnya.

Detail Kesepakatan Reciprocal Trade Agreement (RTA)

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada Kamis (19/2). Berikut adalah rincian nilai indikatif pembelian produk energi dari AS:

Komoditas
Nilai Indikatif
BBM Olahan Tertentu
7 Miliar Dolar AS
Minyak Mentah (Crude Oil)
4,5 Miliar Dolar AS
Liquefied Petroleum Gas (LPG)
3,5 Miliar Dolar AS

Baca Juga: Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pemakaman Militer Wapres ke-6 Try Sutrisno

Selain tiga komoditas utama tersebut, kerja sama ini juga mencakup batu bara metalurgi dan pengembangan teknologi batu bara bersih sesuai kebutuhan domestik.

Bahlil memastikan kebijakan ini tidak akan membebani keuangan negara, melainkan justru memperkuat efisiensi pengadaan energi nasional dengan mempertimbangkan aspek harga yang lebih murah di pasar global.