Prabowo Kritik Aturan yang Batasi Audit Cucu BUMN, Targetkan Setoran Rp800 Triliun

Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap regulasi yang menghambat proses audit pada level cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, entitas induk BUMN selama ini wajib dan dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Elara | MataMata.com
Kamis, 12 Maret 2026 | 07:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan saat menghadiri tasyakuran HUT Ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Presiden Prabowo mengatakan Danantara memiliki Return on Assets (ROA) yang telah meningkat hingga 300 persen sepanjang tahun 2025. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan saat menghadiri tasyakuran HUT Ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Presiden Prabowo mengatakan Danantara memiliki Return on Assets (ROA) yang telah meningkat hingga 300 persen sepanjang tahun 2025. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap regulasi yang menghambat proses audit pada level cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, entitas induk BUMN selama ini wajib dan dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kritik tersebut disampaikan Presiden di hadapan pejabat negara dan petinggi Badan Pengelola Investasi Danantara dalam acara HUT ke-1 Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3). Prabowo mengaku heran dengan banyaknya jumlah anak dan cucu usaha di satu entitas perusahaan negara yang justru seolah "kebal" audit.

"Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan. Anehnya lagi, ada peraturan yang menyebut kalau BUMN boleh diaudit negara, tapi cucu perusahaannya tidak boleh. Peraturan dari mana ini?" ujar Presiden Prabowo dengan nada tegas.

Menurut Presiden, kondisi ini memperkuat urgensi konsolidasi BUMN di bawah pengelolaan Danantara. Langkah ini dinilai tepat untuk menerapkan standar manajemen kelas dunia sekaligus menutup potensi kebocoran kekayaan negara.

"Premis kita ternyata benar. Konsolidasi satu manajemen dengan rasional dan standar terbaik dunia akan meningkatkan return on asset (ROA)," lanjutnya.

Target Besar Danantara Selain menyoroti tata kelola, Presiden juga menekankan bahwa kunci manajemen yang baik berakar pada integritas kepemimpinan. Ia mengingatkan jajaran petinggi Danantara bahwa capaian satu tahun terakhir barulah langkah awal.

Prabowo menetapkan target ambisius bagi Danantara. Jika sebuah perusahaan yang baik idealnya memiliki ROA minimal 10 persen, ia berharap Danantara setidaknya mampu menyentuh angka 5 persen sebagai tahap awal.

"Jika return on asset Danantara ditargetkan 5 persen, maka Danantara harus menyetor setidaknya 50 miliar dolar AS per tahun ke negara. Itu setara dengan Rp800 triliun," ungkap Prabowo.

Menutup arahannya, Presiden mengingatkan bahwa tantangan besar sudah menanti. "Jadi, pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh," pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Menteri UMKM Berikan Relaksasi KUR dan Bunga 0 Persen untuk Pelaku Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB