Kemenkeu Kaji Penambahan Layer Baru Cukai Rokok, Fokus Tekan Peredaran Ilegal

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendalami rencana penambahan layer baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus memberikan ruang bagi pelaku

Elara | MataMata.com
Kamis, 12 Maret 2026 | 06:35 WIB
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026) (ANTARA/Bayu Saputra)

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026) (ANTARA/Bayu Saputra)

Matamata.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendalami rencana penambahan layer baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha ilegal agar beralih ke jalur legal.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa rencana tersebut saat ini masih dalam tahap pendalaman teknis. Menurutnya, pendekatan hukum tetap menjadi landasan utama dalam pengkajian kebijakan ini.

“Ini sedang dalam tahap kajian dan pendalaman secara teknis. Pendekatannya tetap adalah pendekatan hukum,” ujar Febrio dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3).

Febrio mengungkapkan, kajian ini juga merespons maraknya peredaran rokok ilegal. Sepanjang tahun lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tercatat menyita sekitar 1,5 miliar batang rokok ilegal. Tren ini menunjukkan eskalasi signifikan pada awal tahun 2026.

"Pada dua bulan pertama tahun ini saja, penindakan sudah tumbuh di atas 100 persen atau dua kali lipat. Fokus utama dari Pak Djaka (Dirjen Bea Cukai) dan tim adalah penegakan hukum," tegasnya.

Selain aspek hukum, pemerintah turut mempertimbangkan keberlangsungan tenaga kerja di industri hasil tembakau. Febrio menyebut pemerintah membuka peluang bagi produsen yang selama ini beroperasi secara ilegal untuk masuk ke sistem legal dengan memenuhi kewajiban cukai yang berlaku.

“Kami sedang mengkaji apakah akan dibuka ruang untuk itu, namun syarat mutlaknya adalah aktivitas ilegal harus hilang. Dengan begitu, pelaku usaha bisa membayar cukai sesuai ketentuan dengan tarif yang wajar,” tambah Febrio.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan data penindakan yang masif hingga Februari 2026. Tercatat sebanyak 2.872 kali penindakan dilakukan oleh DJBC, naik 44,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari ribuan penindakan tersebut, otoritas berhasil mengamankan 369 juta batang rokok ilegal. Angka ini melonjak tajam sebesar 106,8 persen secara tahunan (year-on-year). (Antara)

Baca Juga: Menteri UMKM Berikan Relaksasi KUR dan Bunga 0 Persen untuk Pelaku Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB