Harga Minyak Brent Naik, Menteri ESDM Pastikan Stok BBM Aman dan Negosiasi Impor Menguntungkan

matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan jaminan bahwa Indonesia tetap mendapatkan keuntungan ekonomis meskipun harus mengalihkan impor minyak mentah (crude) dari Amerika Serikat (AS) di tengah tren kenaikan harga dunia.

Saat ini, harga minyak mentah jenis Brent (ICE) telah menyentuh angka 83 dolar AS per barel. Angka ini melonjak tajam dibandingkan rata-rata Januari 2026 yang berada di level 64 dolar AS per barel akibat pecahnya perang antara AS-Israel dengan Iran.

“Sudah pasti sebelum dilakukan transaksi ada negosiasi. Pasti menguntungkan,” tegas Bahlil usai acara buka puasa bersama di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/3/2026) malam.

Optimisme Negosiasi Pertamina Bahlil meyakini PT Pertamina (Persero) memiliki daya tawar yang kuat dalam bernegosiasi untuk mendapatkan harga terbaik. Menurutnya, diversifikasi sumber impor adalah kunci ketahanan energi nasional saat ini agar tidak terpaku pada satu kawasan saja.

Terkait pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia masih mengandalkan impor dari Singapura. Ia percaya Singapura memiliki alternatif pemasok yang luas, mulai dari Afrika (Angola), Brasil, Malaysia, hingga Amerika Serikat, sehingga pasokan ke Indonesia tetap stabil.

“Timur Tengah bukanlah satu-satunya sumber minyak mentah di dunia. Mitigasi ini memastikan ada kepastian stok di dalam negeri,” tambahnya.

Dampak Penutupan Selat Hormuz Langkah antisipatif ini diambil menyusul situasi genting di Timur Tengah. Pasca klaim kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan AS-Israel pada Minggu (1/3), jalur perdagangan vital Selat Hormuz dilaporkan telah ditutup secara efektif.

Penutupan koridor yang menangani sekitar 20 persen konsumsi minyak harian global (sekitar 20 juta barel) ini memicu kekhawatiran krisis energi dunia. Namun, dengan pengalihan rute pasokan ke luar zona konflik, pemerintah optimistis ketahanan energi Indonesia tetap terjaga tanpa harus menguras anggaran secara berlebihan. (Antara)