Menteri ATR Nusron Wahid Minta STPN Sleman Pertahankan Tradisi Dialektika Berpikir

Menteri ATR Nusron Wahid meminta STPN Sleman menjaga tradisi dialektika berpikir dengan menghadirkan ruang diskusi bersama tokoh-tokoh kritis.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 04 September 2026 | 18:41 WIB
Menteri ATR Nusron Wahid Minta STPN Sleman Pertahankan Tradisi Dialektika Berpikir

Menteri ATR Nusron Wahid Minta STPN Sleman Pertahankan Tradisi Dialektika Berpikir

matamata.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya menjaga tradisi dialektika berpikir di lingkungan akademik, khususnya di Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nusron meminta civitas akademika tidak segan membuka ruang diskusi dengan mengundang berbagai pihak yang kritis terhadap pemerintah maupun kebijakan kementerian.

"Tradisi dialektika berpikir tidak boleh mati di mana pun kita berada. Sebagai insan akademik di kampus ini, meskipun kampus ini adalah sekolah semi-kedinasan, saya minta untuk tidak segan-segan mengundang berbagai tokoh dari level mana pun yang sifatnya kritik dan kritis terhadap negara," kata Nusron saat memberikan kuliah umum di Politeknik Agraria STPN, Sleman, Jumat (4/9).

Ia menjelaskan, perbedaan pemikiran justru dapat memperkaya wawasan apabila setiap pihak diberikan ruang untuk saling bertukar gagasan. Menurutnya, pertukaran pendapat akan menjadikan insan akademik kaya akan perspektif.

Kuliah umum bertajuk "Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan" tersebut turut menghadirkan pengamat politik Rocky Gerung sebagai narasumber.

Di hadapan lebih dari 500 taruna dan taruni STPN, Rocky memaparkan pentingnya sanggahan dalam perdebatan akademik serta penguatan pendekatan filosofis untuk membongkar akar konsep pertanahan.

Ia merinci tiga sudut pandang pengelolaan tanah: masyarakat adat yang memandang tanah sebagai nilai magis dan warisan leluhur, negara yang melihat tanah memiliki fungsi sosial melalui regulasi hukum, serta korporasi yang memandang tanah sebagai komoditas bisnis.

"Pikiran, kuliah umum, kalau tidak ada yang bantah, dia jadi doa. Doa tidak boleh dibantah, pikiran harus dibantah. Itu bedanya," ujar Rocky. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kantor SAR Natuna mencetak 29 tenaga terlisensi Medical First Responder (MFR) usai jalani pelatihan intensif penanganan ...

news | 18:44 WIB

Menteri ATR Nusron Wahid meminta STPN Sleman menjaga tradisi dialektika berpikir dengan menghadirkan ruang diskusi bersa...

news | 18:41 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah menerapkan satu kendali dalam penanganan karhutla serta mengawal ketat pe...

news | 18:38 WIB

Wapres Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Jembatan Garoga di Tapanuli Selatan dan meminta percepatan pemulihan pasca...

news | 18:34 WIB

Peneliti Indikator Politik Indonesia menilai diplomasi Presiden Prabowo Subianto di Eastern Economic Forum (EEF) 2026 di...

news | 09:45 WIB