DPR Dukung Strategi Hilirisasi Pertanian Rp371 Triliun untuk Kedaulatan Pangan

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam melakukan transformasi sektor pertanian.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:15 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR/aa.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR/aa.

Matamata.com - Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam melakukan transformasi sektor pertanian.

Kebijakan ini dinilai strategis dalam memberikan nilai tambah komoditas lokal serta memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan nasional.

"Inisiatif Kementerian Pertanian dalam mengkreasi kebijakan yang solutif sangat layak dicermati dan dijadikan contoh," ujar Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/12).

Bamsoet menyoroti konsistensi hilirisasi produk pertanian yang tengah digarap Kementerian Pertanian (Kementan). Proyeksi investasi senilai Rp371 triliun yang difokuskan pada 14 komoditas strategis—seperti kelapa sawit, kelapa, tebu, kakao, kopi, hingga gambir—diyakini mampu meningkatkan nilai tambah secara signifikan.

"Ini adalah jawaban konkret di tengah ancaman pengangguran," kata Bamsoet merujuk pada potensi penyerapan hingga 8,6 juta tenaga kerja baru dari program tersebut.

Dalam refleksi akhir tahun 2025, Bamsoet juga mengapresiasi respons cepat Mentan dalam membantu korban bencana banjir di wilayah Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) yang berdampak pada 3,3 juta jiwa.

Ia menilai inisiatif Kementan menjadi solusi nyata di tengah tekanan ekonomi nasional, di mana angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025 menurut data BPS.

Menurutnya, sinergi untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri juga merupakan langkah kunci dalam memerangi penyelundupan dan gempuran produk impor ilegal yang menekan sektor UMKM dan manufaktur.

"Inisiatif Mentan dalam mendorong produktivitas demi memerangi penyelundupan adalah kombinasi solutif untuk mereduksi kompleksitas persoalan sekarang," tambahnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan memastikan kekayaan alam tidak lagi keluar dalam bentuk mentah.

Baca Juga: Pemprov NTB Alihkan Kendaraan Dinas ke Sewa Mobil Listrik Mulai 1 Januari 2026

"Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah kunci kemandirian," tegas Amran.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan pabrik pengolahan di dekat sentra produksi akan menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat. Langkah ini, menurut Amran, merupakan implementasi visi Presiden Prabowo Subianto yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden AS Donald Trump mengancam akan menjatuhkan tarif impor 100 persen bagi negara Eropa yang nekat menerapkan pajak...

news | 13:03 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya ruang kreatif komunitas dalam menjaga kelestarian tradisi, merujuk pa...

news | 10:45 WIB

Akademisi UPN Veteran Yogyakarta menilai paparan Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Kebangsaan 2026 di JCC member...

news | 09:30 WIB

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengalihkan hadiah sayembara Rp250 juta kepada keluarga korban penyekapan. Pemprov Jabar jug...

news | 07:30 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon berkomitmen mendukung seni tradisi Lengger Banyumas menembus panggung internasional demi me...

news | 06:00 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menambah penempatan dana pemerintah (SAL) hingga Rp400 triliun di bank Himbara de...

news | 16:22 WIB

Kementerian ESDM sempat menahan ekspor batu bara demi mengamankan pasokan listrik PLN. Kini ekspor normal kembali dan pe...

news | 16:04 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebut Indonesia masih kekurangan 7.500 layar bioskop. Intip peluang investasi industri film...

news | 14:51 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi resmi ditunjuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK. Satgas siap menggandeng Polri untuk memetakan ...

news | 13:19 WIB

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp100 miliar dalam APBD untuk program beasiswa LPDP khusus Jakarta. Simak ku...

news | 13:15 WIB