DPR Dukung Strategi Hilirisasi Pertanian Rp371 Triliun untuk Kedaulatan Pangan

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam melakukan transformasi sektor pertanian.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:15 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR/aa.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR/aa.

Matamata.com - Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam melakukan transformasi sektor pertanian.

Kebijakan ini dinilai strategis dalam memberikan nilai tambah komoditas lokal serta memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan nasional.

"Inisiatif Kementerian Pertanian dalam mengkreasi kebijakan yang solutif sangat layak dicermati dan dijadikan contoh," ujar Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/12).

Bamsoet menyoroti konsistensi hilirisasi produk pertanian yang tengah digarap Kementerian Pertanian (Kementan). Proyeksi investasi senilai Rp371 triliun yang difokuskan pada 14 komoditas strategis—seperti kelapa sawit, kelapa, tebu, kakao, kopi, hingga gambir—diyakini mampu meningkatkan nilai tambah secara signifikan.

"Ini adalah jawaban konkret di tengah ancaman pengangguran," kata Bamsoet merujuk pada potensi penyerapan hingga 8,6 juta tenaga kerja baru dari program tersebut.

Dalam refleksi akhir tahun 2025, Bamsoet juga mengapresiasi respons cepat Mentan dalam membantu korban bencana banjir di wilayah Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) yang berdampak pada 3,3 juta jiwa.

Ia menilai inisiatif Kementan menjadi solusi nyata di tengah tekanan ekonomi nasional, di mana angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025 menurut data BPS.

Menurutnya, sinergi untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri juga merupakan langkah kunci dalam memerangi penyelundupan dan gempuran produk impor ilegal yang menekan sektor UMKM dan manufaktur.

"Inisiatif Mentan dalam mendorong produktivitas demi memerangi penyelundupan adalah kombinasi solutif untuk mereduksi kompleksitas persoalan sekarang," tambahnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan memastikan kekayaan alam tidak lagi keluar dalam bentuk mentah.

Baca Juga: Pemprov NTB Alihkan Kendaraan Dinas ke Sewa Mobil Listrik Mulai 1 Januari 2026

"Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah kunci kemandirian," tegas Amran.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan pabrik pengolahan di dekat sentra produksi akan menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat. Langkah ini, menurut Amran, merupakan implementasi visi Presiden Prabowo Subianto yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan masy...

news | 13:15 WIB

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi menyeluruh terh...

news | 11:00 WIB

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang dipadukan dengan kampanye Wo...

news | 09:00 WIB

Bareskrim Polri berhasil memulangkan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan...

news | 07:00 WIB

Pemerintah memproyeksikan total belanja masyarakat hingga pengujung tahun 2025 dapat menyentuh angka Rp110 triliun. Targ...

news | 18:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Dananta...

news | 17:15 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta seluruh pihak di Aceh untuk menahan diri guna menghindari gesekan yang ...

news | 16:15 WIB

Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kembali mengalami erupsi pada Jumat (26/12) pagi. Pos Pengamatan ...

news | 14:15 WIB

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, mengingatkan pemerintah untuk bersikap hati-hati terhadap praktik p...

news | 13:00 WIB

Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan inspeks...

news | 12:00 WIB