Kawal Program Presiden Prabowo, Kapolri Fokuskan Rapim 2026 pada Ketahanan Pangan hingga Hilirisasi

Polri bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait rencana kerja program pemerintah tahun 2026. Langkah ini diawali dengan digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 yang berlangsung mulai Selasa (10/2/2026) hingga 12

Elara | MataMata.com
Selasa, 10 Februari 2026 | 16:30 WIB
Kawal Program Presiden Prabowo, Kapolri Fokuskan Rapim 2026 pada Ketahanan Pangan hingga Hilirisasi

Kawal Program Presiden Prabowo, Kapolri Fokuskan Rapim 2026 pada Ketahanan Pangan hingga Hilirisasi

matamata.com - Polri bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait rencana kerja program pemerintah tahun 2026. Langkah ini diawali dengan digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 yang berlangsung mulai Selasa (10/2/2026) hingga 12 Februari mendatang.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa rapim ini merupakan tindak lanjut langsung dari "direktif" Presiden yang disampaikan dalam Rapim TNI-Polri sehari sebelumnya.

“Hari ini kami menindaklanjuti apa yang menjadi direktif Bapak Presiden, khususnya terkait rencana kerja pemerintah. Kami akan dorong agar betul-betul bisa berjalan dengan sukses,” ujar Kapolri di kawasan Jakarta Timur, Selasa (10/2).

Sigit mengungkapkan terdapat 18 poin catatan penting dari Presiden, mulai dari tugas pokok kepolisian hingga dukungan terhadap program kesejahteraan rakyat. Salah satu prioritasnya adalah pengawalan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain gizi, Polri juga akan terlibat aktif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui program penanaman jagung. Kapolri menargetkan seluruh lahan yang tersedia dapat dioptimalkan hingga akhir 2026.

“Bapak Presiden memiliki target khusus (ketahanan pangan) dan mudah-mudahan semua target tersebut bisa kita selesaikan tepat waktu,” ucap jenderal bintang empat tersebut.

Sektor ekonomi makro juga tidak luput dari atensi. Polri berkomitmen mengawal kebijakan hilirisasi dengan cara mencegah kebocoran anggaran dan sumber daya. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tengah ketidakpastian situasi global.

Menurut Sigit, stabilitas keamanan adalah kunci agar Indonesia bisa menjadi negara mandiri yang mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Oleh karena itu, seluruh hasil rapim ini akan dituangkan ke dalam kebijakan tertulis yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) di tingkat daerah.

Rapim Polri tahun ini mengusung tema “Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung, dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026”. (Antara)

Baca Juga: Kemenhaj Respons Gugatan AMPHURI di MK, Tegaskan Aturan Umrah Mandiri untuk Lindungi Jamaah

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menetapkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Delapan orang diperiksa intensif dan rua...

news | 11:23 WIB

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU PFII menjadi Undang-Undang. Beleid ini mengatur kawasan bebas pajak, lembag...

news | 11:19 WIB

Dinas ESDM mencatat luas wilayah tambang berizin (IUP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai 299,86 hektare yang dike...

news | 09:52 WIB

Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari PWI Pusat terhadap pengacara berinisial HP terkait dugaan tinda...

news | 09:48 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Ia mengi...

news | 07:30 WIB