Ma'ruf Amin Targetkan Ekonomi Syariah Jadi Arus Utama Ekonomi Nasional dalam 25 Tahun

Ketua Badan Pengawas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Maruf Amin, menegaskan visi besar transformasi ekonomi berbasis syariah. Dalam 25 tahun ke depan, sistem ekonomi syariah ditargetkan menjadi arus utama (mainstream) dalam

Elara | MataMata.com
Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00 WIB
Wakil Presiden ke-13 yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan pada tasyakur milad ke-50 MUI di Jakarta, Sabtu (26/7/2025). Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar perayaan puncak milad ke-50 dengan mengusung tema MUI Berkhidmat untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

Wakil Presiden ke-13 yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan pada tasyakur milad ke-50 MUI di Jakarta, Sabtu (26/7/2025). Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar perayaan puncak milad ke-50 dengan mengusung tema MUI Berkhidmat untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

Matamata.com - Ketua Badan Pengawas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Ma’ruf Amin, menegaskan visi besar transformasi ekonomi berbasis syariah. Dalam 25 tahun ke depan, sistem ekonomi syariah ditargetkan menjadi arus utama (mainstream) dalam sistem ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Kiai Ma’ruf dalam acara Ta’aruf Pengurus DSN-MUI Masa Khidmat 2025-2030 dan Rapat Pleno DSN-MUI Ke-60 di Jakarta, Rabu (11/2). Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah memerlukan proses yang terstruktur dan tidak bisa instan.

“Kita punya target jangka panjang 25 tahun untuk mentransformasikan ekonomi masyarakat agar berjalan sesuai prinsip syariah. Fase awal difokuskan pada edukasi, sementara tahap berikutnya adalah penguatan kualitas dan perluasan pangsa pasar,” ujar Wakil Presiden ke-13 RI tersebut.

Literasi dan Fondasi Etika Kiai Ma’ruf menekankan bahwa peningkatan literasi adalah kunci agar masyarakat memahami bahwa ekonomi syariah bukan sekadar pilihan bagi umat Muslim, melainkan sebuah kebutuhan untuk ekosistem yang lebih sehat.

Ia menjelaskan bahwa prinsip syariah melarang keras adanya praktik manipulasi, gharar (ketidakjelasan), dan judi. Dengan menjalankan "rambu-rambu" ini, ia optimistis kepercayaan investor, baik domestik maupun global, akan tumbuh pesat.

“Jika prinsip syariah dijalankan, insyaallah tidak akan ada manipulasi. Kepercayaan akan tumbuh, dan praktik yang merugikan masyarakat bisa kita hindari,” tegasnya.

Sinergi Ekosistem Lebih lanjut, Kiai Ma'ruf mengingatkan bahwa keberhasilan visi ini bergantung pada sinergi lintas sektor. DSN-MUI berperan sebagai motor penggerak melalui fatwa, namun implementasinya membutuhkan dukungan penuh dari regulator dan pelaku industri.

"Ekonomi syariah adalah satu ekosistem. DSN-MUI mengeluarkan fatwa, tetapi harus didukung penuh oleh pemerintah, regulator, dan masyarakat secara bersama-sama agar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan nasional," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) sebagai ter...

news | 15:48 WIB

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri bidang ekonomi di Istana Kepresidenan...

news | 14:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuka peluang kajian pembeb...

news | 13:15 WIB

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi menggelar Manasik Haji Nasional secara serentak di seluruh Indonesia, Rab...

news | 12:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otorit...

news | 11:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pembangunan ekonomi nasional. ...

news | 09:15 WIB

Satgas PRR mengumumkan 25 ribu rumah korban bencana di Sumatera siap terima dana bantuan Rp15-30 juta. Penyaluran serent...

news | 08:00 WIB

Mensos Saifullah Yusuf mengaktifkan kembali 106 ribu peserta PBI JKN pengidap penyakit katastropik. Simak kriteria verif...

news | 07:15 WIB

Kementerian ESDM menawarkan sejumlah proyek strategis hidrogen hijau di Lampung, Sulawesi, hingga Jawa dalam ajang GHES ...

news | 06:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran dana dan sumber penghasilan lain dari Bupati Lampung Te...

news | 17:49 WIB