Ma'ruf Amin Ingatkan Wapres RI Mendatang Tak Merasa Jadi Presiden dan Bukan Ban Serep, Nyindir Cawapres 2024?

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin berharap sosok wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024 tidak berperan sebagai 'ban serep' atau pejabat yang bersifat sebagai pejabat cadangan.

Riki Chandra | MataMata.com
Kamis, 28 Desember 2023 | 15:08 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. [Dok.Antara]

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. [Dok.Antara]

Matamata.com - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin berharap sosok wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024 tidak berperan sebagai 'ban serep' atau pejabat yang bersifat sebagai pejabat cadangan.

"Wakil presiden ya wakil presiden, jangan wakil presiden rasa presiden itu bisa jadi masalah. Wakil presiden bertugas membantu presiden dan mengerjakan apa yang ditugaskan presiden," kata Ma'ruf Amin, Kamis (28/12/2023).

Seorang wapres, kata Ma'ruf Amin, harus ikut mengambil peran dalam berbagai program pemerintah, paling tidak menyampaikan pandangan di setiap rangkaian sidang kabinet.

Terhadap delegasi tugas yang diamanatkan oleh presiden, kata Ma'ruf, harus fokus dikerjakan.

"Kalau yang diserahkan presiden harus fokus dikerjakan. Misalnya, stunting, saya terus pimpin rapat koordinasi meninjau ke lapangan, hitung kasus di daerah dan intervensi-nya seperti apa," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf mengapresiasi program pemberian gizi anak dalam rangka mengatasi stunting bernama day care Rumah Penanganan Stunting Lintas Sektor Bagi Baduta (Pelita) di Kecamatan Semarang Barat.

Rumah Pelita ini bentuk penanganan stunting dari hulu hingga hilir yang melibatkan Dinas Kesehatan sebagai pengasuh, juru masak, hingga pendampingan ahli gizi.

Rumah Pelita di Semarang Barat menyasar baduta stunting karena kendala pola asuh orang tua, sehingga fokus-nya pada ibu bekerja yang tidak ada pengasuh anak.

"Saya tertarik dengan gizi. Di sini ada day care anak-anak yang diasuh, jumlah peserta naiknya 60 persen. kalau model ini berhasil, akan kita kembangkan hal seperti itu, nanti kita tularkan ke daerah lain," tuturnya.

Menurut Ma'ruf tugas tersebut sudah seharusnya dikerjakan oleh wakil presiden sebagai bentuk pendelegasian tugas dari presiden.

Contoh lain dari tugas wapres, kata Ma'ruf, adalah ikhtiar menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional hingga menyentuh nol persen.

"Sekarang di 2024 tinggal nol koma saja. Kisaran itu tapi hampir tercapai target itu. Karena bagaimana program di daerah tangani kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Wapres Ma'ruf juga aktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkaitan dengan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang kini menyentuh 98,9 persen pengusaha di Indonesia. "Ini kita dorong terus masalah UMKM," katanya.

Ma'ruf juga menyebut sektor ekonomi syariah nasional saat ini sudah cukup berprestasi dan berkembang dengan baik.

Ma'ruf juga secara konsisten mewujudkan program Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Tiga provinsi, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan merupakan hasil pemekaran dari wilayah Papua. Sementara itu, Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat.

"Saya ke Papua juga melihat apa yang mereka inginkan dan menyamakan persepsi DOB dibangun untuk apa," katanya.

Ma'rif berharap wapres terpilih dapat lebih baik lagi dari capaian yang ia raih.

"Jangan katakan ban serep, tapi fungsinya sebagai wapres, jangan wapres sebagai presiden. Wapres harus sesuai porsi-nya," imbuhnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB