Beban Kerja Tinggi, Pemprov DKI Setujui Penambahan Personel Satpol PP

matamata.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetujui usulan penambahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI yang saat ini dinilai masih jauh dari angka ideal. Penambahan ini mendesak dilakukan guna mengimbangi beban kerja di lapangan yang berdampak pada kesehatan anggota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Ia membandingkan kebutuhan personel Satpol PP dengan instansi pelayanan publik lainnya di Jakarta.

"Bayangkan, pemadam kebakaran saja butuh 11.000 personel. Kalau Satpol PP minta (tambahan) 5.000, mungkin saja, tapi akan dilakukan secara bertahap," ujar Rano di Jakarta, Sabtu (25/4).

Rano juga menyoroti data memprihatinkan mengenai 35 anggota Satpol PP yang meninggal dunia dalam kurun waktu setahun terakhir. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa beban kerja yang ada saat ini sudah tidak ideal dan berdampak serius pada kondisi kesehatan personel.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengusulkan adanya rekrutmen personel dengan usia yang lebih muda. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja fisik anggota di lapangan yang harus berjaga selama 24 jam.

Satriadi menjelaskan, idealnya setiap kelurahan diperkuat oleh 18 hingga 20 personel agar pembagian kerja optimal. Namun, realita di lapangan saat ini sangat terbatas.

"Kondisi saat ini masih jauh dari standar ideal. Dalam satu kelurahan hanya terdapat tujuh hingga 10 personel, padahal pengamanan berlangsung 24 jam," jelas Satriadi, Sabtu (25/4).

Dengan sistem pembagian tiga sif, jumlah personel di tiap sif menjadi sangat minim. Hal inilah yang memicu tingginya beban kerja individu. Satriadi merinci, saat ini Satpol PP DKI memiliki sekitar 5.000 anggota, sementara kebutuhan ideal untuk mencakup seluruh wilayah Jakarta mencapai 10.000 anggota.

"Kami sudah mengajukan permohonan agar jumlah personel di ibu kota dapat ditambah secara signifikan," pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Permenhut 6/2026 Jadi Kunci Stabilitas dan Kepastian Proyek Karbon di Indonesia