Ribuan Peserta Terindikasi Curang di UTBK 2026, Puan Maharani Desak Perbaikan Sistem

matamata.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong penguatan sistem pengawasan untuk mencegah kecurangan berulang dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026. Hal ini merespons temuan ribuan peserta yang diduga melakukan praktik curang selama ujian berlangsung.

"Berbagai temuan kecurangan yang masih terjadi di UTBK 2026 menjadi tantangan serius bagi integritas kompetisi pendidikan nasional," ujar Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Puan menyoroti masifnya indikasi kecurangan dalam gelombang awal UTBK SNBT 2026 yang dimulai sejak 21 April lalu. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 2.640 peserta terindikasi melakukan kecurangan dengan beragam modus operandi.

Panitia menemukan praktik mulai dari penggunaan joki dengan identitas palsu, pemalsuan dokumen, penggunaan alat komunikasi tersembunyi, hingga taktik manipulatif lainnya untuk mengelabui pengawas di lokasi ujian. Bahkan, panitia telah mengendus keberadaan sindikat joki profesional yang kini terancam sanksi pidana.

Menurut Puan, fenomena ini bukan lagi sekadar pelanggaran individu, melainkan pola berulang dengan teknik yang semakin kompleks. Hal tersebut mencerminkan tingginya tekanan dalam kompetisi masuk perguruan tinggi.

"Ketika ruang seleksi dimasuki strategi manipulatif yang disiapkan secara sistematis, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran ujian, tetapi menyangkut fondasi etika pendidikan kita," tegasnya.

Dengan total 871.496 peserta yang memperebutkan sekitar 260.000 kursi di perguruan tinggi negeri (PTN), Puan menekankan pentingnya menjaga prinsip meritokrasi. Ia mendorong pemerintah dan panitia pelaksana untuk segera melakukan adaptasi sistem dan teknologi pengawasan.

"Setiap bentuk kecurangan merusak kepercayaan terhadap mekanisme seleksi yang adil. Setiap celah harus menjadi bahan koreksi sistematis dalam desain seleksi berikutnya," tambah Puan.

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini menilai negara harus memastikan integritas melalui pembaruan sistem yang adaptif dan berbasis mitigasi. Menurutnya, keberhasilan seleksi tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggar yang tertangkap, tetapi dari kemampuan negara mempersempit ruang gerak kecurangan tersebut.

Puan juga mengingatkan bahwa penanganan masalah ini harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi teknis pengawasan, tetapi juga aspek nilai.

Baca Juga: RI Incar Kursi Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030

"Kejujuran akademik tidak bisa dibentuk hanya di ruang ujian, tetapi harus menjadi bagian dari proses pendidikan sejak dini. Ini soal bagaimana sistem pendidikan kita membentuk nilai kejujuran dan makna kompetisi yang sehat," pungkasnya. (Antara)