PAN Minta DPR Hentikan Gaji Eko Patrio dan Uya Kuya

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mengajukan penghentian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi dua anggotanya yang telah dinonaktifkan, yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Surya Utama atau Uya Kuya.

Elara | MataMata.com
Rabu, 03 September 2025 | 08:15 WIB
Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Matamata.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mengajukan penghentian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi dua anggotanya yang telah dinonaktifkan, yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Surya Utama atau Uya Kuya.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyebutkan permintaan tersebut telah disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan. Ia menegaskan, langkah ini merupakan komitmen PAN dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di parlemen.

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik," kata Putri di Jakarta, Rabu (3/9).

Putri menambahkan, penghentian gaji dan fasilitas itu berlaku selama status nonaktif masih berjalan. Menurutnya, kebijakan ini juga bagian dari upaya menjaga marwah DPR sekaligus memastikan anggaran negara digunakan sesuai aturan dengan proses yang adil dan transparan.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI terhitung sejak 1 September 2025. Keputusan tersebut diumumkan melalui siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Viva Yoga Mauladi.

PAN menegaskan komitmennya untuk menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas kader yang duduk di DPR RI.

"PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Viva di Jakarta, Minggu (31/8). (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate...

news | 15:15 WIB

Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaska...

news | 14:15 WIB

Pemerintah China menepis tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menuding adanya konspirasi antara China, Rus...

news | 13:00 WIB

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin prosesi "Jejak Banon" dalam rangkaian Hajad...

news | 11:15 WIB

Perum Bulog memastikan kualitas stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 3,9 juta ton tetap terjaga demi menja...

news | 10:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah,...

news | 09:15 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ...

news | 08:15 WIB

Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, de...

news | 07:15 WIB

Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman angkat bicara terkait isu yang m...

news | 19:15 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menurunkan tim khusus untuk menangani pemulihan korban aksi demonstrasi d...

news | 18:00 WIB
Tampilkan lebih banyak