Menteri HAM Kerahkan Tim Pulihkan Korban Demo, Gandeng Kemensos Beri Bantuan

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menurunkan tim khusus untuk menangani pemulihan korban aksi demonstrasi di berbagai daerah Indonesia. Upaya ini dilakukan bersama Kementerian Sosial (Kemensos) melalui penyaluran bantuan sosial, advokasi

Elara | MataMata.com
Kamis, 04 September 2025 | 18:00 WIB
Menteri HAM Natalius Pigai (depan, kanan) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (depan, kiri) dalam konferensi pers terkait pemulihan korban demo di Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

Menteri HAM Natalius Pigai (depan, kanan) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (depan, kiri) dalam konferensi pers terkait pemulihan korban demo di Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

Matamata.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menurunkan tim khusus untuk menangani pemulihan korban aksi demonstrasi di berbagai daerah Indonesia. Upaya ini dilakukan bersama Kementerian Sosial (Kemensos) melalui penyaluran bantuan sosial, advokasi, hingga pendampingan hukum.

"Kita juga turun hari ini ke lapangan seluruh Indonesia. Hari ini Wakil Menteri HAM sudah bertemu korban di Sulawesi Selatan, ada yang ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan kami sendiri juga sama di Jakarta dan di Jawa Barat. Tujuannya adalah pemulihan karena bagaimanapun pemerintah dengan rakyat adalah satu keluarga besar," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia menjelaskan, Kementerian HAM bersama Kemensos saat ini fokus mendata korban meninggal, luka berat, maupun luka ringan untuk diberikan pendampingan dan bantuan sosial.

"Saya apresiasi dan bangga dengan Menteri Sosial karena amanat Presiden untuk memulihkan korban pascaperistiwa. Yang dimaksud korban adalah semua anak bangsa, penyelenggara negara, dan rakyat. Posisinya sama di hadapan Republik Indonesia. Ini adalah bagian dari bentuk state obligation to fulfill on human rights needs, jadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hak asasi bagi warga negara," tegasnya.

Lebih lanjut, Pigai menyebut pihaknya juga sudah berdiskusi dengan Kapolri beserta jajaran dan sejumlah tokoh HAM terkait penanganan hukum yang berlandaskan prinsip HAM.

"Hal ini untuk menjaga check and balance supaya pelayanan pemerintah selalu selaras dan seirama dengan koridor serta prinsip-prinsip HAM. Pemerintah datang melihat sebagai simbol kepedulian, wujud kepedulian pemerintah, tetapi tentu semua diidentifikasi (korban)," jelasnya.

Selain itu, Pigai menambahkan, tim juga akan meninjau kondisi para demonstran yang masih ditahan pihak kepolisian. "Kita akan menyampaikan dan melihat hak-hak mereka harus dipastikan supaya terjamin," imbuhnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Indo Risakti asal Yogyakarta ekspor kerajinan enceng gondok dan pelepah pisang ke Prancis dan London, dengan dukungan pe...

news | 08:55 WIB

Presiden Prabowo Subianto gelar rapat maraton untuk pastikan harga sembako stabil dan stok BBM aman menjelang Idulfitri ...

news | 08:15 WIB

Pemerintah resmi mengimbau penundaan keberangkatan umrah akibat konflik di Timur Tengah. Simak penjelasan Wamen Haji Dah...

news | 07:00 WIB

Prof. Quraish Shihab memanjatkan doa khusus untuk Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Ne...

news | 06:00 WIB

Gubernur DKI Pramono Anung resmi menghentikan praktik open dumping di Zona 4A TPST Bantargebang menyusul instruksi Mente...

news | 15:41 WIB

Mendiktisaintek Brian Yuliarto dorong percepatan hilirisasi riset kampus di bidang pangan dan energi guna hadapi dampak ...

news | 15:06 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan tinjau MBG di Jepara. Distribusi sekolah umum capai 97%, sementara madrasah ditargetkan tunt...

news | 14:58 WIB

Kejagung sita dokumen dari kantor Ombudsman RI dan rumah Yeka Hendra Fatika terkait dugaan perintangan penyidikan kasus ...

news | 12:30 WIB

Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) menegaskan masjid harus jadi pusat peradaban, penguatan ekonomi, dan penguasaan teknolog...

news | 11:30 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni desak Polri dan BNN usut tuntas peredaran Tramadol di Jakarta Timur menyusul ak...

news | 10:30 WIB