Menko Pangan Pastikan Program Makan Bergizi Gratis di Jepara Sesuai Standar Gizi

Menko Pangan Zulkifli Hasan tinjau MBG di Jepara. Distribusi sekolah umum capai 97%, sementara madrasah ditargetkan tuntas usai Lebaran 2026.

Elara | MataMata.com
Selasa, 10 Maret 2026 | 14:58 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat di depan siswa MAN 1 Jepara, Jawa Tengah, Selasa (10/3/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkab Jepara

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat di depan siswa MAN 1 Jepara, Jawa Tengah, Selasa (10/3/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkab Jepara

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jepara telah berjalan sesuai standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini disampaikannya saat meninjau sejumlah SMA dan SMK di Jepara, Jawa Tengah, Selasa (10/3/2026).

"Semua senang, anak-anak bergembira menerima makanan bergizi. Pelajar SMA dan sederajat menyambut baik program ini," ujar Zulkifli di sela kunjungannya ke SMA Negeri 1 Jepara, SMK Negeri 3 Jepara, dan MAN 1 Jepara.

Distribusi Sekolah Umum Capai 97 Persen Zulkifli menjelaskan bahwa secara umum, distribusi MBG di sekolah negeri maupun swasta sudah hampir menyeluruh. Saat ini, cakupan layanan untuk SMP dan SMA umum telah menyentuh angka 97 persen.

Namun, ia mengakui bahwa cakupan untuk sekolah berbasis agama, seperti madrasah dan pondok pesantren, masih perlu ditingkatkan. Kendala utama yang ditemukan di lapangan adalah pendataan siswa yang belum lengkap.

"Di sekolah umum, data relatif lebih lengkap sehingga distribusi lebih cepat. Sementara untuk madrasah dan pesantren, kami terus mendorong percepatan pendataan agar layanan segera merata," tambahnya.

Target Madrasah Setelah Lebaran Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh sinkronisasi data tersebut. Ia berkomitmen berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh siswa di Jepara, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat program strategis ini.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Akhsan Muhyiddin, mengungkapkan bahwa dari 580 madrasah di Jepara, sekitar 90 persen sudah terlayani MBG.

"Sisanya 10 persen masih dalam proses penyesuaian data. Salah satunya MAN 1 Jepara yang hari ini dikunjungi Menko. Insya Allah setelah Lebaran sudah bisa terlayani karena sudah masuk data Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG)," jelas Akhsan.

Program MBG merupakan kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi sejak usia sekolah. Dengan gizi yang tercukupi, diharapkan kualitas belajar dan prestasi siswa di Indonesia semakin meningkat. (Antara)

Baca Juga: Kejagung Geledah Kantor Ombudsman RI dan Rumah Anggota Terkait Kasus Minyak Goreng

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menaker Yassierli menargetkan pemerataan program Magang Nasional agar lebih inklusif bagi putra daerah dan lulusan baru ...

news | 13:06 WIB

Kementan tegaskan industri sawit Indonesia ramah lingkungan dan penuhi standar global ISPO. Simak peran strategis sawit ...

news | 13:03 WIB

Ketua DPR Puan Maharani soroti temuan 2.640 peserta UTBK 2026 yang terindikasi curang. Desak pemerintah perbarui sistem ...

news | 13:00 WIB

Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon...

news | 11:00 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan seperti Andika ...

news | 10:39 WIB

Kejagung memeriksa pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi kasus korupsi PT AKT. Simak perkembangan terbaru penetapan ter...

news | 10:00 WIB

Wamentan Sudaryono mengumumkan stok beras pemerintah tembus 5 juta ton per April 2026, rekor tertinggi dalam sejarah RI....

news | 09:15 WIB

Jepang menetapkan Indonesia sebagai negara ketiga paling menjanjikan untuk investasi jangka panjang. Sektor otomotif dan...

news | 08:30 WIB

PKB merespons usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode. Simak alasan PKB menyebut ...

news | 07:15 WIB

KPK menyebut Khalid Basalamah dan sejumlah biro haji telah mengembalikan uang terkait kasus korupsi kuota haji. KPK imba...

news | 06:00 WIB