Menko Pangan Tegaskan Swasembada Pangan Menyangkut Hak Rakyat dan Kesejahteraan Petani

matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini. Menurutnya, isu pangan berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh konsumsi yang cukup serta hak kesejahteraan bagi para petani sebagai produsen.

"Kita ingin memprioritaskan pangan. Swasembada pangan itu menyangkut hak rakyat dan petani," ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 di Kota Jambi, Selasa (2/6/2026).

Zulhas menjelaskan, upaya mencapai swasembada pangan bukan semata-mata persoalan menggenjot angka produksi. Lebih dari itu, transformasi sektor pangan terus dilakukan melalui penataan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan di lapangan.

Demi memperkuat ekosistem pangan dan kesejahteraan petani, pemerintah dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir bahkan telah menerbitkan 33 regulasi. Aturan tersebut mencakup Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), hingga Keputusan Presiden (Kepres).

Di sela-sela agenda tersebut, Menko Pangan turut menyampaikan apresiasi atas perkembangan positif pembangunan di Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana. Ia menilai sejumlah program lokal di Jambi sudah berjalan selaras dengan agenda strategis pemerintah pusat.

"Sejumlah program nasional seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Jambi dinilai telah berjalan selaras dengan agenda pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional," kata Zulhas.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menko Pangan dalam momen krusial hari jadi kota tersebut. Menurut Maulana, kehadiran jajaran pemerintah pusat menjadi kebanggaan sekaligus suntikan motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus menyelaraskan program ketahanan pangan di tingkat regional. (Antara)