Menko AHY Ungkap 4 Klaster Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata Bali

matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memfokuskan rencana pembangunan wilayah Bali ke dalam empat klaster utama. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurai berbagai tantangan sekaligus meningkatkan potensi pariwisata di Pulau Dewata.

“Saya ingin fokus di empat klaster. Empat klaster ini merupakan upaya pengembangan Bali yang saya harapkan bisa kita kawal bersama-sama,” ucap AHY dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Denpasar, Senin (20/7).

Menko AHY menjelaskan, sektor pariwisata menjadi klaster pertama dan utama. Ia mencatat, pariwisata Bali berhasil menyumbang Rp176 triliun dari total Rp319,9 triliun devisa pariwisata nasional. Selain itu, sebanyak 45,8 persen wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia masuk melalui Bali.

Tingginya angka kunjungan tersebut membawa peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk memastikan pariwisata terus meningkat tanpa mengeksploitasi alam.

“Destinasi harus terus dikembangkan, tapi tidak boleh terkonsentrasi di satu atau dua kawasan saja. Hal itu akan menambah beban pembangunan dan tekanan terhadap daya dukung lingkungan yang seharusnya tetap memadai,” ujar AHY.

Klaster kedua adalah konektivitas. AHY secara khusus menyoroti masalah kemacetan yang kerap menjadi sorotan publik. Pemerintah pusat dituntut untuk menyiapkan berbagai alternatif solusi terkait koridor konektivitas reguler, khususnya di wilayah Bali Selatan yang menjadi pusat aktivitas pada musim liburan.

Ketiga, penanganan kualitas lingkungan yang terus menurun. Peningkatan volume wisatawan turut berdampak pada lonjakan volume sampah, pencemaran air, hingga ancaman abrasi pesisir.

“Belum lagi kita bicara soal abrasi yang mengancam pantai dan pesisir kita, serta berkurangnya lahan-lahan produktif, termasuk lahan sawah yang harus kita pertahankan,” tegasnya.

Fokus keempat adalah tata ruang. Menko Infrastruktur ini menempatkan tata ruang sebagai "panglima pembangunan". Ia mengingatkan bahwa tata ruang yang tidak terkendali dan tidak terukur berpotensi memicu bencana yang pada akhirnya akan mengganggu sektor pariwisata dan konektivitas.

Merespons hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa keempat fokus Kemenko tersebut sangat sejalan dengan urgensi yang tengah dihadapi Pemprov Bali, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur antardaerah.

Koster mengakui bahwa pariwisata membawa banyak berkah, namun di sisi lain juga memunculkan persoalan terhadap alam, manusia, dan budaya Bali.

“Pertama adalah alih fungsi lahan yang cukup tinggi, masalah sampah, terganggunya ekosistem lingkungan, ancaman krisis air bersih, dan kemacetan,” paparnya.

Kapasitas infrastruktur dan transportasi publik yang jauh dari kata memadai menyebabkan kemacetan di berbagai titik. Kondisi ini juga dikhawatirkan dapat menggerus orisinalitas budaya Bali.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Bali tengah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk jajaran Kemenko Infrastruktur.

“Kami sudah merinci kebutuhan infrastruktur darat untuk konektivitas antarkabupaten. Dari ujung ke ujung, Bali adalah objek wisata, namun infrastrukturnya belum memadai. Konektivitas ke Bali Timur, Utara, maupun Barat, serta penghubung Denpasar dengan Badung, Klungkung, dan Gianyar perlu diprioritaskan supaya pariwisata Bali terlayani dengan baik,” tutup Koster. (Antara)