Menlu RI: Evakuasi WNI di Iran Belum Diputuskan, Situasi Terus Dipantau

matamata.com - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa pemerintah terus memantau ketat perkembangan situasi keamanan di Iran sebelum memutuskan evakuasi warga negara Indonesia (WNI). Hal ini merespons gelombang demonstrasi besar yang tengah mengguncang negara tersebut.

Menurut Sugiono, mayoritas WNI di Iran adalah pelajar yang menetap di Kota Qom dan Isfahan. Berdasarkan laporan terbaru, kedua wilayah tersebut bukan merupakan titik utama pusat demonstrasi.

"Jika melihat situasinya, para WNI berada di beberapa kota yang sebenarnya bukan merupakan titik demonstrasi besar. Kami akan terus memantau perkembangannya," ujar Sugiono usai menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menlu mengakui sempat terjadi kendala komunikasi beberapa waktu lalu. Namun, ia memastikan hingga saat ini belum banyak WNI yang terdampak langsung oleh aksi unjuk rasa tersebut. Meski demikian, langkah antisipasi tetap disiapkan.

"Saya sudah memerintahkan Duta Besar kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah darurat jika sewaktu-waktu evakuasi perlu dilakukan," tegasnya.

Imbauan bagi WNI Kementerian Luar Negeri mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap waspada, memantau perkembangan situasi, dan menjauhi lokasi-lokasi demonstrasi. Bagi WNI yang berencana melakukan perjalanan ke Iran, pemerintah menyarankan untuk menunda rencana tersebut hingga kondisi keamanan dinyatakan kondusif.

Berdasarkan data KBRI Teheran per Senin (12/1), para WNI di berbagai wilayah dilaporkan tidak mengalami gangguan keamanan yang signifikan. Atas dasar penilaian tersebut, evakuasi dianggap belum diperlukan untuk saat ini.

Krisis Ekonomi Picu Kerusuhan Gelombang protes di Iran meletus sejak 28 Desember di Grand Bazaar Teheran sebelum meluas ke kota-kota lain. Aksi ini dipicu oleh anjloknya nilai tukar rial dan memburuknya kondisi ekonomi nasional.

Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut. Sementara itu, lembaga pemantau HAM Human Rights Activists News Agency memperkirakan skala konflik ini telah memakan korban jiwa yang sangat besar, melampaui 2.550 orang tewas dan lebih dari 1.134 orang terluka. (Antara)

Baca Juga: Sebut Pilkada Langsung Berbiaya Mahal, Yusril Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD?