Belum Bisa Pulang? Mensos Jamin Tenda dan Dapur Umum Pengungsi Sumatera Terus Beroperasi

Mensos Saifullah Yusuf jamin pemanfaatan tenda darurat dan dapur umum bagi korban bencana di Sumatera berlanjut hingga hunian tetap tersedia.

Elara | MataMata.com
Rabu, 28 Januari 2026 | 17:30 WIB
Belum Bisa Pulang? Mensos Jamin Tenda dan Dapur Umum Pengungsi Sumatera Terus Beroperasi

Belum Bisa Pulang? Mensos Jamin Tenda dan Dapur Umum Pengungsi Sumatera Terus Beroperasi

matamata.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tenda darurat milik pemerintah akan terus disiagakan bagi para penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas ini dipastikan tetap bisa dimanfaatkan secara maksimal selama warga terdampak belum memiliki hunian tetap.

"Tenda Kementerian Sosial masih bisa terus dimanfaatkan seluas-luasnya sesuai kebutuhan di lapangan. Setidaknya hingga warga kembali ke hunian sementara atau hunian tetap yang saat ini sedang dibangun," ujar Saifullah di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Fasilitas pengungsian ini telah digunakan oleh warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda ketiga provinsi tersebut sejak November tahun lalu. Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), saat ini ratusan keluarga masih bertahan di tenda pengungsian, termasuk di Kabupaten Tapanuli Tengah (Kecamatan Tukka) serta Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain tempat tinggal sementara, Mensos mengungkapkan bahwa layanan dapur umum dengan kapasitas produksi lebih dari 500 ribu porsi makanan per hari juga tetap beroperasi. Pemanfaatan fasilitas ini akan dievaluasi secara berkala sesuai dinamika kebutuhan di setiap daerah.

"Selama masyarakat masih membutuhkan, kami akan terus melayani dan mendampingi melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah," tegas pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Kemensos telah menyiapkan anggaran bantuan sosial kebencanaan senilai Rp600 miliar untuk memenuhi kebutuhan harian korban bencana.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp1,8 triliun untuk bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) khusus bagi penerima manfaat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak Polri mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yan...

news | 17:30 WIB

Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) sebut gelombang narasi dukungan untuk Presiden Prabowo di media sosial sebagai bentuk b...

news | 16:54 WIB

Istana Kepresidenan menunggu hasil penyidikan Bareskrim Polri terkait dalang penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan se...

news | 15:00 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pihak Istana belum mengetahui isi percakapan terkait dugaan penyadapan Presiden Prabo...

news | 14:31 WIB

Pemprov DKI Jakarta mulai menyalurkan KJP Plus dan KJMU lanjutan untuk 36.295 penerima dengan total anggaran lebih dari ...

news | 10:30 WIB