Meutya Hafid Tekan Petinggi Meta: Sidak Kemkomdigi Bukan Sekadar Simbolik

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerima kunjungan Director of Public Policy Meta untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan, Rafael Frankel, di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Elara | MataMata.com
Jum'at, 13 Maret 2026 | 16:34 WIB
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima kunjungan Director of Public Policy Meta for Southeast & South Asia Rafael Frankel beserta timnya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Kamis (12/3). (ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital)

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima kunjungan Director of Public Policy Meta for Southeast & South Asia Rafael Frankel beserta timnya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Kamis (12/3). (ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital)

Matamata.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerima kunjungan Director of Public Policy Meta untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan, Rafael Frankel, di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Pertemuan ini merupakan respons langsung atas inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pemerintah terhadap kantor Meta pekan lalu.

Meutya menegaskan bahwa sidak tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani rendahnya kepatuhan Meta terhadap regulasi konten negatif di Indonesia.

"Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik. Harus ada perbaikan nyata. Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia," ujar Meutya dalam keterangan resminya, Jumat (13/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya peran platform digital dalam menciptakan ruang siber yang aman, terutama bagi anak-anak.

Meutya juga menyoroti maraknya disinformasi kesehatan yang menyesatkan serta maraknya konten penipuan (scam) dan hoaks keuangan di platform naungan Meta, seperti Facebook dan Instagram.

Menkomdigi mendesak Meta untuk segera memperbarui sistem perlindungan pengguna agar lebih mutakhir. Selain itu, ia meminta adanya mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara pihak platform dan pemerintah dalam menangani aduan konten berbahaya.

"Pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital, namun prinsipnya jelas: setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku," tegas Meutya.

Sebelumnya, pada Rabu (4/3), Kemkomdigi bersama sejumlah instansi pemerintah melakukan sidak ke kantor Meta di Jakarta Selatan. Langkah drastis ini diambil setelah upaya komunikasi formal dan persuasif yang dilakukan pemerintah sebelumnya dianggap belum membuahkan hasil signifikan terkait kepatuhan platform. (Antara)

Baca Juga: Gibran Peluk Rismon Sianipar di Istana: Kita Saudaraan, Enggak Ada Apa-apa Lagi

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan defisit APBN 2026 bisa tembus di atas 3 persen PDB akibat lonjakan harga miny...

news | 14:15 WIB

Momen hangat Wapres Gibran Rakabuming memeluk Rismon Sianipar di Istana usai permohonan maaf terkait isu ijazah Jokowi. ...

news | 13:15 WIB

KPK ungkap modus Gus Alex (Stafsus Menag) yang arahkan pejabat Kemenag longgarkan aturan haji T0. Kerugian negara mencap...

news | 12:00 WIB

Jusuf Kalla (JK) dan ICWA membahas dampak konflik Iran-Israel-AS terhadap ekonomi Indonesia, mulai dari subsidi hingga n...

news | 11:00 WIB

Mendes PDT Yandri Susanto instruksikan pemutakhiran DTSEN sebagai acuan tunggal penyaluran bansos. Simak pentingnya kola...

news | 10:00 WIB

KPK mengungkap modus mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji. Diduga terima fee percepatan hingg...

news | 09:45 WIB

Pemerintah tegaskan peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap bisa menerima bansos PKH dan Sembako selama masuk dalam desil 1-4...

news | 07:30 WIB

Presiden Prabowo instruksikan Satgas EBTKE percepat transisi ke energi tenaga surya demi antisipasi dampak konflik Selat...

news | 06:15 WIB

BNN RI soroti tren penyalahgunaan Tramadol yang marak di media sosial. Meski bukan narkotika, Tramadol adalah obat keras...

news | 14:39 WIB

Wamentan Sudaryono menyebut konflik Iran-AS membuka peluang ekspor pupuk urea Indonesia ke dunia. Simak penjelasan Pupuk...

news | 14:32 WIB