Mendes PDT: Pemutakhiran DTSEN Jadi Kunci Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Mendes PDT Yandri Susanto instruksikan pemutakhiran DTSEN sebagai acuan tunggal penyaluran bansos. Simak pentingnya kolaborasi Kemendes dan Kemensos di sini.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 13 Maret 2026 | 10:00 WIB
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT.

Matamata.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, meminta seluruh pihak terkait untuk serius melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data yang akurat dinilai sebagai fondasi utama pemerintah dalam merencanakan pembangunan desa dan memastikan bantuan hukum serta sosial menjangkau warga yang tepat.

"Data ini adalah kata kunci agar kita tepat sasaran dalam memberikan bantuan, membangun desa, hingga pemberdayaan masyarakat. Data itu sangat dinamis; ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang jatuh miskin, dan ada yang sudah mampu," ujar Yandri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Pesan tersebut ditekankan Mendes saat menghadiri Sosialisasi DTSEN di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (12/3).

Kolaborasi Lintas Kementerian Yandri menjelaskan bahwa sinergi antara Kemendes PDT dan Kementerian Sosial (Kemensos) sangat krusial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satu langkah konkretnya adalah mengintegrasikan peran Pendamping Desa dengan Pendamping Keluarga Harapan (PKH).

"Alhamdulillah, kami di Kemendes bersama Kemensos berkolaborasi menjalankan program prioritas Bapak Presiden. Jika bekerja sendiri-sendiri, urusan data ini akan terasa berat," tambah menteri asal Bengkulu Selatan tersebut.

Payung Hukum Inpres Nomor 4 Tahun 2025 Lebih lanjut, Yandri mengingatkan bahwa melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN kini bersifat wajib sebagai acuan tunggal bagi seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Langkah ini diambil untuk menghapus ego sektoral dan perbedaan data antarinstansi yang selama ini sering terjadi.

Ia memperingatkan bahwa data yang tidak akurat berdampak fatal. "Data yang salah mengakibatkan orang yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara yang mampu malah mendapatkannya. DTSEN hadir sebagai solusi agar bantuan diterima oleh target yang benar hingga ke pelosok desa," pungkasnya.

Baca Juga: SCTV, Indosiar, hingga Mentari TV, Hadirkan Program 'Lebaran Idul Fitri Spesial'

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mendes PDT Yandri Susanto mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang tidak menaikkan harga BBM subsidi demi menjaga bia...

news | 16:47 WIB

Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pengendalian sampah nasional dalam 3 tahun. TPST BLE Banyumas akan dijadikan...

news | 16:45 WIB

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjamin target bebas sampah 2028 tercapai di hadapan Presiden Prabowo. Simak inovas...

news | 16:40 WIB

PPIH Arab Saudi imbau jamaah calon haji Indonesia bijak atur waktu ibadah di Masjidil Haram. Hindari dehidrasi dan heat ...

news | 16:37 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 perlintasan kereta api di Jawa pasca-kecela...

news | 12:53 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional stabil di atas standar minimum. Pemerintah siapkan strateg...

news | 12:22 WIB

Kelangkaan obat di Iran mencapai titik kritis setelah 25 fasilitas farmasi, termasuk pabrik obat kanker, hancur akibat s...

news | 12:15 WIB

PT KAI menjamin kompensasi dan seluruh biaya pengobatan 38 korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Be...

news | 08:15 WIB

PT KAI membatalkan sejumlah perjalanan KA Jarak Jauh relasi Bandung-Jakarta akibat tabrakan KRL dan KA Jarak Jauh di Sta...

news | 07:00 WIB

Anggota Komisi IV DPR Rajiv mengapresiasi stok beras nasional yang tembus 5 juta ton, rekor tertinggi dalam sejarah. Swa...

news | 06:00 WIB