Mendes Yandri Susanto Tegaskan Dana Desa Tidak Dipotong Pusat, Ini Penjelasannya

matamata.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, memberikan klarifikasi tegas terkait isu pemotongan dana desa oleh pemerintah pusat. Yandri memastikan bahwa anggaran untuk desa tetap utuh dan tidak diambil kembali oleh pusat.

“Jadi, (dana desa) tidak diambil oleh pusat. Presiden Prabowo atau Menteri Desa tidak pernah mengambil dana desa, tidak," ujar Yandri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Yandri menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan penataan ulang terhadap tata kelola dan pemanfaatan dana desa. Tujuannya agar penggunaan anggaran tersebut lebih terukur dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga desa.

Salah satu langkah konkretnya adalah melalui pembentukan unit usaha desa yang berfungsi untuk memberantas praktik rentenir dan tengkulak. Unit usaha ini nantinya akan berperan sebagai off-taker hasil bumi, serta mengelola penyaluran kebutuhan pokok seperti pupuk dan gas.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat meninjau Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ia kembali menekankan bahwa informasi mengenai pemotongan dana desa adalah tidak benar.

“Ini dibuat tata kelolanya yang lebih masif, lebih banyak, dan lebih terukur melalui program yang mulia (Kopdes),” imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih di seluruh desa merupakan instrumen untuk mewujudkan Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Visi tersebut berfokus pada pembangunan dari desa dan dari bawah guna memerangi kemiskinan serta menciptakan pemerataan ekonomi.

Guna mendukung penguatan ekonomi lokal, Yandri bahkan mengusulkan penghentian izin baru bagi ritel modern di wilayah desa. Peran ritel tersebut nantinya akan digantikan oleh Kopdes Merah Putih agar perputaran uang tetap berada di desa.

Ia pun mengajak masyarakat desa untuk menyukseskan program koperasi ini. Yandri memaparkan skema keuntungan yang menggiurkan bagi warga: 80 persen sisa hasil usaha (SHU) akan dikembalikan kepada anggota koperasi (masyarakat), sementara 20 persen sisanya menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes). (Antara)

Baca Juga: Prabowo ke Rusia, Boyong Bahlil Lahadalia Demi Amankan Pasokan Minyak Nasional