Mendes PDT: Kebijakan Presiden Tak Naikkan Harga BBM Jaga Daya Beli Warga Desa

Mendes PDT Yandri Susanto mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang tidak menaikkan harga BBM subsidi demi menjaga biaya logistik dan daya beli warga desa.

Elara | MataMata.com
Selasa, 28 April 2026 | 16:47 WIB
Mendes PDT: Kebijakan Presiden Tak Naikkan Harga BBM Jaga Daya Beli Warga Desa

Mendes PDT: Kebijakan Presiden Tak Naikkan Harga BBM Jaga Daya Beli Warga Desa

matamata.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat kecil, terutama di wilayah perdesaan.

Yandri menegaskan bahwa konsistensi pemerintah menjaga stabilitas harga BBM merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat.

"Kita harus bersyukur dengan kebijakan Presiden Prabowo yang tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Beliau membela rakyat kecil. Pihak yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil, termasuk warga di desa," ujar Yandri saat memberikan sambutan di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Menurut Yandri, stabilitas harga BBM memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan desa. Hal ini berkaitan langsung dengan terkendalinya biaya logistik dan ongkos produksi pertanian. Ia optimistis program pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan akan tetap berjalan sesuai jalur (on the track).

"Kami sebagai pembantu Presiden siap sami'na wa atho'na (kami mendengar dan kami taat). Kami mengajak seluruh warga desa mendoakan Presiden agar selalu sehat dalam memimpin bangsa," tambah mantan Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.

Pernyataan ini disampaikan di sela acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) lintas sektor bersama Kementerian Transmigrasi, BRIN, PT PLN (Persero), ITB, dan UGM. Turut hadir dalam acara tersebut Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Dalam agenda tersebut, Mendes PDT didampingi Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria. Hadir pula Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pakar hukum Said Bakhri menilai kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) seharusnya tidak diatur dalam RUU Perampasan A...

news | 12:15 WIB

Indonesia menolak tegas tudingan pelanggaran HAM sistematis di Papua dalam Sidang Umum PBB ke-81. Kemlu RI tegaskan pene...

news | 11:30 WIB

Menhut Raja Juli Antoni sebut perhutanan sosial buat perdagangan karbon lebih inklusif. Lanskap Bujang Raba di Jambi jad...

news | 11:00 WIB

DPR usul Bank Indonesia (BI) manfaatkan riwayat transaksi QRIS sebagai basis analisis pembiayaan perbankan demi dorong U...

news | 10:32 WIB

Kementerian PKP mempercepat program Bedah Rumah di Jakarta pada 2027 melalui skema transparan Tender Rakyat. Simak krite...

news | 09:00 WIB