Mendes PDT: Kebijakan Presiden Tak Naikkan Harga BBM Jaga Daya Beli Warga Desa

Mendes PDT Yandri Susanto mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang tidak menaikkan harga BBM subsidi demi menjaga biaya logistik dan daya beli warga desa.

Elara | MataMata.com
Selasa, 28 April 2026 | 16:47 WIB
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam acara penandatanganan nota kesepakatan di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta, Selasa (28/4/2026) ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam acara penandatanganan nota kesepakatan di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta, Selasa (28/4/2026) ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT

Matamata.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat kecil, terutama di wilayah perdesaan.

Yandri menegaskan bahwa konsistensi pemerintah menjaga stabilitas harga BBM merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat.

"Kita harus bersyukur dengan kebijakan Presiden Prabowo yang tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Beliau membela rakyat kecil. Pihak yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil, termasuk warga di desa," ujar Yandri saat memberikan sambutan di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Menurut Yandri, stabilitas harga BBM memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan desa. Hal ini berkaitan langsung dengan terkendalinya biaya logistik dan ongkos produksi pertanian. Ia optimistis program pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan akan tetap berjalan sesuai jalur (on the track).

"Kami sebagai pembantu Presiden siap sami'na wa atho'na (kami mendengar dan kami taat). Kami mengajak seluruh warga desa mendoakan Presiden agar selalu sehat dalam memimpin bangsa," tambah mantan Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.

Pernyataan ini disampaikan di sela acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) lintas sektor bersama Kementerian Transmigrasi, BRIN, PT PLN (Persero), ITB, dan UGM. Turut hadir dalam acara tersebut Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Dalam agenda tersebut, Mendes PDT didampingi Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria. Hadir pula Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah upaya pemenuhan hak dasar warga, bukan p...

news | 14:32 WIB

BPP HIPMI siap menjadi jembatan investasi dan transfer teknologi antara pengusaha muda Indonesia dengan Jerman menyusul ...

news | 10:55 WIB

China mendukung penuh kesepakatan damai tahap pertama antara AS dan Iran yang berujung pada pembukaan kembali Selat Horm...

news | 10:00 WIB

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membantah kabur saat dialog di UGM berakhir ricuh. Ia mengaku sempat dilempar botol hi...

news | 09:15 WIB

Ketua MK Suhartoyo menegaskan putusan gugatan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis target rampung Juli 202...

news | 08:30 WIB

Pemerintah tetapkan pagu indikatif Kementerian ESDM tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Simak rincian alokasi p...

news | 07:00 WIB

Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia angkat bicara terkait hoaks yang mencatut namanya soal kenaikan harga Pertamax dan Sol...

news | 06:00 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik demi me...

news | 17:24 WIB

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sukses menggagalkan 11.542 penindakan barang ilegal senilai Rp7,71 triliun hing...

news | 17:21 WIB

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut koreksi IHSG hingga 40 persen membuat harga saham emiten RI sangat murah da...

news | 17:13 WIB