BI Kurangi Penggunaan Dolar AS, Sufmi Dasco Ahmad: Langkah Serius Perkuat Rupiah

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah BI memperluas penggunaan mata uang lokal (LCT) dan QRIS lintas batas dengan China-Hong Kong untuk perkuat rupiah dan kurangi ketergantungan dolar AS.

Elara | MataMata.com
Senin, 15 Juni 2026 | 09:15 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Jakarta. ANTARA/HO-DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Jakarta. ANTARA/HO-DPR

Matamata.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional. Langkah strategis ini dinilai ampuh untuk memperkuat posisi nilai tukar rupiah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Upaya nyata tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur People's Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Shanghai, Tiongkok, Kamis (11/6).

"Kesepakatan tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi penggunaan rupiah dan renminbi dalam transaksi antara Indonesia, China Daratan, dan Hong Kong, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS," ujar Dasco dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2026).

Selain BCSA, kerja sama juga diperluas melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Local Currency Transaction (LCT) yang kini turut mencakup wilayah Hong Kong. Kesepakatan ini ikut ditandatangani oleh Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Eddie Yue.

Sebagai informasi, LCT adalah sistem penyelesaian transaksi bilateral antara pelaku usaha atau individu dari negara berbeda dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, tanpa perlu mengonversinya ke dolar AS.

Dasco menambahkan, kerja sama ini juga mencakup pengembangan sistem pembayaran QRIS lintas batas antara Indonesia dan China. Fasilitas ini akan memudahkan transaksi digital para pelaku usaha di kedua negara.

"Sistem ini sudah melibatkan 191 penyedia layanan di China dan 24 di Indonesia yang seluruhnya telah terhubung," jelas Dasco.

Politisi Gerindra ini optimistis, kolaborasi BI dan PBOC akan mendongkrak pemanfaatan skema LCT dalam aktivitas perdagangan. Apalagi, nilai perdagangan antara Indonesia dan China pada tahun 2025 lalu telah menembus angka sekitar 155,5 miliar dolar AS. Nilai fantastis tersebut dinilai memerlukan dukungan sistem transaksi yang jauh lebih efisien.

"Ini merupakan upaya yang sangat serius untuk mengurangi kebutuhan penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan. Langkah taktis BI ini sangat krusial untuk memperkuat stabilitas rupiah ke depan," pungkas Dasco. (Antara)

Baca Juga: Marshanda Prihatin dengan Kasus Kekerasan Seksual di Film 'Saat Aku Bersuara'

×
Zoomed
TERKINI

Polda Metro Jaya mengerahkan 585 personel untuk mengamankan kunjungan Presiden Jerman di Jakarta. Cek rute rekayasa lalu...

news | 08:15 WIB

Sebanyak 13 federasi sepak bola lintas benua mengecam pernyataan Presiden UEFA Aleksander Ceferin yang menyebut laga kua...

news | 06:00 WIB

YBB Gelar JYS 2026 di Osaka, ajang pemuda dunia bertukar ide, pamer budaya, dan bangun kolaborasi global....

news | 14:12 WIB

Dinas ESDM Riau mengawasi ketat operasional tambang tanah urug galian C di Kampar. Ditemukan pelanggaran subkontraktor, ...

news | 11:24 WIB

PT Pertamina Patra Niaga menjamin stok BBM bersubsidi jenis Pertalite aman dan tidak langka. Distribusi di seluruh SPBU ...

news | 10:30 WIB

Menpar Widiyanti Putri Wardhana suarakan pariwisata berkelanjutan dan pamerkan inovasi digital AI 'MaiA' di Sidang ke-12...

news | 08:00 WIB

China resmi menjatuhkan sanksi larangan masuk wilayah dan blokade transaksi terhadap Menhan Filipina Gilberto Teodoro Jr...

news | 06:00 WIB

Empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis di Natuna berhenti beroperasi sementara akibat...

news | 16:03 WIB

COO Danantara Dony Oskaria membeberkan strategi restrukturisasi BUMN yang diawali dengan pembenahan data jumlah perusaha...

news | 15:59 WIB

Pemerintah resmi memberikan subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kg untuk 250.000 ton tahap awal demi melindungi pe...

news | 14:47 WIB