DPR Pastikan Pam Swakarsa Tak Sama dengan Era 1998

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana pembentukan pengamanan masyarakat atas kesadaran sendiri atau Pam Swakarsa yang digelar TNI.

Elara | MataMata.com
Rabu, 03 September 2025 | 16:58 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu (26/3/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu (26/3/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana pembentukan pengamanan masyarakat atas kesadaran sendiri atau Pam Swakarsa yang digelar TNI.

Menurut Dave, Pam Swakarsa saat ini berbeda dengan yang diberlakukan pada 1998, ketika sarat muatan politik dan merugikan masyarakat.

“Bedalah, beda suasananya. Sekarang situasi politiknya juga sudah beda, terus juga keterbukaan informasi juga sudah sangat luas. Jadi, kekhawatiran hal yang dahulu itu tidak mungkin bisa terjadi lagi hari ini,” ujar Dave di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, Pam Swakarsa yang digagas saat ini bertujuan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Dengan begitu, aparat dapat melakukan pengamanan yang lebih humanis dan tepat sasaran. DPR, kata Dave, akan terus memantau pelaksanaan oleh TNI agar sesuai koridor.

“Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan,” tambahnya.

Senada dengan Dave, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah juga memastikan Pam Swakarsa masa kini berbeda dari masa lalu.

“Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat, seperti GM FKPPI, lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” jelas Freddy di Jakarta.

Ia menambahkan, pelibatan masyarakat dilakukan baik melalui organisasi kemasyarakatan maupun secara individu. Meski begitu, keterlibatan itu harus tetap berada dalam koordinasi TNI dan Polri.

“TNI mendorong agar setiap kegiatan pengamanan, tetap berkoordinasi dengan aparat, agar berjalan tertib, tidak melanggar hukum, dan tujuannya pun harus jelas, yaitu untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing,” tutup Freddy. (Antara)

Baca Juga: Unpas Tegaskan Tak Ada Intervensi Berlebihan Polisi saat Kericuhan 1 September

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Gubernur Khofifah menyebut buruh sebagai pilar ekonomi Jatim dan instruksikan pengusaha bayar THR tepat waktu. Pemprov J...

news | 16:12 WIB

Menhaj Mochamad Irfan Yusuf memastikan kondisi Makkah dan Madinah aman untuk umrah, namun 14 ribu jamaah RI berpotensi t...

news | 16:07 WIB

Pasca-longsor sampah Bantargebang yang tewaskan 7 orang, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq perketat pengawasan sampah Jaka...

news | 15:59 WIB

Jaksa Muhammad Arfian meminta maaf di hadapan Komisi III DPR RI terkait kesalahan tuntutan mati terhadap ABK kasus sabu ...

news | 15:53 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mewaspadai dampak eskalasi konflik AS-Iran terhadap ekonomi RI, terutama risiko penutupan Se...

news | 15:49 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi adalah ajaran agama dalam peringatan Nuzulul Qur'an 2026 di I...

news | 10:15 WIB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) instruksikan kader dan Panji Bangsa untuk perjuangkan keadilan rakyat. Simak...

news | 09:15 WIB

Yogyakarta kian mantap sebagai pusat industri kreatif, terbukti lewat ekspor kerajinan ramah lingkungan Indo Risakti ke ...

news | 09:14 WIB

Indo Risakti asal Yogyakarta ekspor kerajinan enceng gondok dan pelepah pisang ke Prancis dan London, dengan dukungan pe...

news | 08:55 WIB

Presiden Prabowo Subianto gelar rapat maraton untuk pastikan harga sembako stabil dan stok BBM aman menjelang Idulfitri ...

news | 08:15 WIB