DPR Pastikan Pam Swakarsa Tak Sama dengan Era 1998

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana pembentukan pengamanan masyarakat atas kesadaran sendiri atau Pam Swakarsa yang digelar TNI.

Elara | MataMata.com
Rabu, 03 September 2025 | 16:58 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu (26/3/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu (26/3/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana pembentukan pengamanan masyarakat atas kesadaran sendiri atau Pam Swakarsa yang digelar TNI.

Menurut Dave, Pam Swakarsa saat ini berbeda dengan yang diberlakukan pada 1998, ketika sarat muatan politik dan merugikan masyarakat.

“Bedalah, beda suasananya. Sekarang situasi politiknya juga sudah beda, terus juga keterbukaan informasi juga sudah sangat luas. Jadi, kekhawatiran hal yang dahulu itu tidak mungkin bisa terjadi lagi hari ini,” ujar Dave di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, Pam Swakarsa yang digagas saat ini bertujuan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Dengan begitu, aparat dapat melakukan pengamanan yang lebih humanis dan tepat sasaran. DPR, kata Dave, akan terus memantau pelaksanaan oleh TNI agar sesuai koridor.

“Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan,” tambahnya.

Senada dengan Dave, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah juga memastikan Pam Swakarsa masa kini berbeda dari masa lalu.

“Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat, seperti GM FKPPI, lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” jelas Freddy di Jakarta.

Ia menambahkan, pelibatan masyarakat dilakukan baik melalui organisasi kemasyarakatan maupun secara individu. Meski begitu, keterlibatan itu harus tetap berada dalam koordinasi TNI dan Polri.

“TNI mendorong agar setiap kegiatan pengamanan, tetap berkoordinasi dengan aparat, agar berjalan tertib, tidak melanggar hukum, dan tujuannya pun harus jelas, yaitu untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing,” tutup Freddy. (Antara)

Baca Juga: Unpas Tegaskan Tak Ada Intervensi Berlebihan Polisi saat Kericuhan 1 September

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wapres Gibran Rakabuming Raka berkomitmen perbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Mera...

news | 19:17 WIB

Kementan targetkan RI swasembada bawang putih dalam 3-4 tahun ke depan. Simak strategi Wamentan Sudaryono mulai dari ske...

news | 19:14 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai menilai kajian Komnas HAM terkait risiko pelanggaran HAM di program Makan Bergizi Gratis (MBG...

news | 19:07 WIB

Kementerian UMKM tegaskan pentingnya kepemilikan NIB bagi pelaku usaha untuk akses pembiayaan dan program pemerintah. Si...

news | 19:04 WIB

Para pemimpin G7 dalam KTT di Prancis sepakat mempercepat pasokan rudal jarak jauh ke Ukraina dan menyambut baik kesepak...

news | 18:00 WIB

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto adalah mandat ra...

news | 11:17 WIB

Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan Eropa dan AS siap duduk satu meja dengan Rusia untuk negosiasi damai Ukraina. ...

news | 09:17 WIB

Ukraina mengklaim serangan militernya ke 16 kilang minyak berhasil memangkas produksi minyak Rusia ke level terendah tah...

news | 08:00 WIB

Kemnaker mengimbau peserta MagangHub Batch III Angkatan I segera melengkapi syarat administrasi sebelum 18 Juni 2026 dem...

news | 07:00 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah upaya pemenuhan hak dasar warga, bukan p...

news | 14:32 WIB