Menkeu Waspadai Dampak Konflik AS-Iran, Siapkan APBN Jadi Penahan Kejut

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mewaspadai dampak eskalasi konflik AS-Iran terhadap ekonomi RI, terutama risiko penutupan Selat Hormuz dan lonjakan harga minyak.

Elara | MataMata.com
Rabu, 11 Maret 2026 | 15:49 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret di Jakarta, Rabu (11/3/2026) (ANTARA/Bayu Saputra)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret di Jakarta, Rabu (11/3/2026) (ANTARA/Bayu Saputra)

Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan sejumlah risiko serius yang membayangi perekonomian Indonesia akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran di Timur Tengah. Salah satu risiko utama yang diwaspadai adalah potensi penutupan Selat Hormuz.

Purbaya menjelaskan, gangguan di jalur distribusi tersebut dapat mengganggu suplai energi global dan memicu lonjakan harga komoditas, terutama minyak mentah. Ketidakpastian ini pun mulai menjalar ke pasar keuangan global.

"Ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk-off di pasar keuangan global, yang ditandai tingginya volatilitas pada indeks pasar baik VIX maupun MOVE," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Kondisi tersebut juga memicu pergeseran investor ke aset aman (safe haven), penguatan indeks dolar AS (DXY), serta kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun.

Dampak pada Perdagangan dan Sektor Keuangan Dari sisi perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi membengkakkan beban impor migas Indonesia. Hal ini dikhawatirkan menekan surplus neraca perdagangan dan memengaruhi neraca pembayaran nasional.

Sementara di sektor keuangan, meningkatnya ketidakpastian global berisiko memicu arus modal keluar (capital outflow). Jika ini terjadi, pasar saham, pasar obligasi, hingga nilai tukar rupiah akan tertekan, yang dibarengi dengan kenaikan biaya pendanaan (cost of fund).

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dipersiapkan sebagai shock absorber atau penahan kejut.

Walaupun beban subsidi energi dan bunga utang berpotensi naik, pemerintah melihat adanya peluang tambahan penerimaan dari kenaikan harga komoditas lain seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit (CPO).

"Pemerintah terus memantau perkembangan ini secara ketat. Kami memastikan instrumen APBN bekerja responsif dan tetap menjaga fiskal yang prudent (hati-hati) demi menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat," tegasnya.

Fluktuasi Harga Minyak Dunia Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa eskalasi di Timur Tengah telah meningkatkan volatilitas harga minyak Brent secara signifikan dalam jangka pendek.

Baca Juga: Prabowo di Nuzulul Qur'an: Korupsi Harus Dihilangkan, Itu Ajaran Agama

Harga minyak Brent sempat menyentuh angka 103,74 dolar AS per barel pada 9 Maret lalu, sebelum melandai ke kisaran 87-88 dolar AS per barel dalam beberapa hari terakhir.

"Harga Indonesia Crude Price (ICP) kita biasanya berada sekitar 4 dolar AS di bawah Brent. Jadi, efeknya saat ini berada di kisaran 84 atau 85 dolar AS per barel," jelas Suahasil.

Ia memperingatkan, harga minyak dunia berpotensi melonjak kembali ke angka 100 dolar AS per barel jika gangguan di Selat Hormuz berlanjut. Sebaliknya, harga bisa turun ke level 70 dolar AS per barel jika tensi geopolitik mereda.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kini memperkuat strategi ketahanan energi nasional dan memastikan kelancaran pasokan domestik. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB