Nikah Massal di Istiqlal, Kemenag Fasilitasi 100 Pasangan Tidak Mampu

Kementerian Agama (Kemenag) kembali menyelenggarakan nikah massal bertajuk Nikah Fest di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (4/9). Sebanyak 100 pasangan mengikuti kegiatan tersebut yang menjadi bagian dari rangkaian acara Blissful Mawlid 1447 Hijriah.

Elara | MataMata.com
Kamis, 04 September 2025 | 11:32 WIB
Suasana Nikah Massal di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang diinisiasi Kementerian Agama, Kamis (4/9/2025). ANTARA/Asep Firmansyah

Suasana Nikah Massal di Masjid Istiqlal, Jakarta, yang diinisiasi Kementerian Agama, Kamis (4/9/2025). ANTARA/Asep Firmansyah

Matamata.com - Kementerian Agama (Kemenag) kembali menyelenggarakan nikah massal bertajuk Nikah Fest di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (4/9). Sebanyak 100 pasangan mengikuti kegiatan tersebut yang menjadi bagian dari rangkaian acara Blissful Mawlid 1447 Hijriah.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu, agar bisa melangsungkan pernikahan secara layak dan sah.

"Ini sudah kedua kalinya, dua bulan lalu 100 pasang, sekarang juga 100 pasang. Bahkan program ini sudah mulai diikuti oleh sejumlah daerah," ujar Menag.

Ia menjelaskan, banyak warga terkendala biaya saat ingin menikah. Karena itu, program nikah massal ini sepenuhnya gratis, mulai dari administrasi, akomodasi, hingga mahar.

"Tidak ada biaya penghulu. Bahkan yang mahal-mahal pun ditanggung pemerintah. Malam ini pun para pasangan diinapkan di hotel secara gratis," kata Nasaruddin.

Selain itu, masing-masing pasangan menerima bantuan modal usaha sebesar Rp2 juta sebagai langkah awal membangun kemandirian ekonomi keluarga.

"Mereka yang ikut ini adalah dari kalangan tidak mampu. Saya kira tidak ada negara lain yang melakukan hal seperti ini. Ini adalah bentuk penghematan luar biasa," jelasnya.

Menurut Menag, biaya pernikahan di Indonesia sering kali sangat tinggi, bahkan bisa mencapai minimal Rp100 juta per pasangan.

"Bayangkan kalau dua juta orang menikah setiap tahun, dikalikan Rp100 juta, berarti Rp200 triliun per tahun hanya untuk pernikahan. Uang sebanyak itu seharusnya bisa dialihkan untuk modal usaha atau pendidikan anak," ucapnya.

Ia menegaskan, melalui program ini pemerintah ingin mempermudah proses pernikahan bagi masyarakat tidak mampu sekaligus memangkas birokrasi yang kerap menyulitkan.

Baca Juga: Rusdi Masse Resmi Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR Gantikan Ahmad Sahroni

Lebih dari itu, kata dia, masyarakat perlu memahami bahwa pernikahan tidak harus mewah. Cukup dengan memenuhi rukun dan syarat sah nikah seperti calon mempelai, wali, dua saksi, ijab kabul, serta mahar yang tidak memberatkan.

"100 pasangan hari ini luar biasa. Ini bisa menjadi tradisi positif, sekaligus momentum membudayakan hidup hemat dan sederhana," tutur Nasaruddin.

Menag juga mengingatkan pentingnya pencatatan pernikahan karena tanpa legalitas formal, pihak yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal, mendorong masyarakat luas untuk memberikan masukan dalam proses revisi Und...

news | 13:30 WIB

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah memusatkan agenda besar pada 2026 untuk mewujudkan swasemb...

news | 12:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyataka...

news | 11:15 WIB

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan menggalang dana untuk membantu ko...

news | 09:15 WIB

Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa bencana yang terjadi di A...

news | 08:00 WIB

Salah satu korban kebakaran Ruko Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang terjadi pada Selasa siang, diketahui seda...

news | 07:00 WIB

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberi izin pemanfaatan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatera sebagai material dar...

news | 06:00 WIB

Kementerian Sosial (Kemensos) mengoperasikan 39 dapur umum di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan total belanj...

news | 17:15 WIB

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya...

news | 16:15 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie di Komple...

news | 15:42 WIB