Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga

Kemenag segera bentuk Ditjen Pesantren untuk kelola 42 ribu lembaga secara mandiri. Simak progres Perpres dan manfaatnya bagi penguatan ekonomi pesantren.

Elara | MataMata.com
Rabu, 25 Februari 2026 | 16:00 WIB
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Suyitno. ANTARA/HO-Kemenag

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Suyitno. ANTARA/HO-Kemenag

Matamata.com - Kementerian Agama (Kemenag) tengah mematangkan persiapan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Struktur setingkat Eselon I ini nantinya akan memayungi dan mengelola lebih dari 42 ribu pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

Selama ini, urusan pesantren masih berada di bawah Ditjen Pendidikan Islam (Pendis), yang juga harus mengurusi madrasah (RA hingga MA) serta perguruan tinggi keagamaan.

"Cakupan kerjanya sangat besar. Pemisahan struktur ini akan membuat pengelolaan pesantren lebih fokus, cepat, dan terukur," ujar Suyitno dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (25/2).

Saat ini, pembentukan Ditjen baru tersebut tinggal menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kementerian Agama yang tengah dalam proses harmonisasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretariat Negara.

Suyitno optimistis regulasi tersebut segera rampung karena pembentukan Ditjen Pesantren sudah lama menjadi aspirasi komunitas pesantren.

Menurutnya, keberadaan Ditjen tersendiri bukan sekadar penambahan birokrasi, melainkan langkah strategis untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional.

"Pesantren tidak hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Jika dikelola lebih fokus, dampaknya akan terasa pada penguatan ekonomi pesantren dan pembangunan sosial di daerah," tambahnya.

Dengan jumlah lembaga yang mencapai puluhan ribu, kehadiran Ditjen Pesantren diharapkan dapat mempercepat distribusi program kerja serta memastikan afirmasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran hingga ke wilayah terpencil. (Antara)

Baca Juga: DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mentan Andi Amran Sulaiman dukung penuh pakan ayam probiotik inovasi IPB. Siap bawa ke Presiden Prabowo jika mampu pacu ...

news | 11:39 WIB

Waketum PAN Saleh Daulay mengajak Jusuf Kalla untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana guna m...

news | 09:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo memutuskan ASN Kementerian PU tidak menerapkan WFH. Fokus pada penanganan bencana di Sumatera m...

news | 08:15 WIB

Ekonom Universitas Paramadina memprediksi ekonomi Indonesia 2026 tumbuh di atas proyeksi Bank Dunia (4,7%), meski sulit ...

news | 07:00 WIB

Untuk naskah berikutnya, tambahkan sedikit info mengenai kondisi fisik pemain atau apakah ada pemain yang absen karena a...

news | 06:00 WIB

Peneliti BRIN kembangkan teknologi DBD Plasma untuk produksi amonia (pupuk nitrogen) yang lebih ramah lingkungan, hemat ...

news | 14:00 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi jangka panjang untuk mencetak ...

news | 13:27 WIB

KPK tegaskan pemeriksaan saksi dan layanan publik seperti LHKPN tetap berjalan normal meski kebijakan WFH nasional setia...

news | 13:23 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN Kemenag mulai 10 April 2026 sebagai bagian da...

news | 13:00 WIB

KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp3,88 miliar dari koruptor Tagop Soulisa dan Puput Tantriana ke Kementerian PU un...

news | 12:55 WIB