Jadwal Haji 2026: Jamaah Embarkasi Padang Gelombang II Langsung Menuju Jeddah

matamata.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Barat mengumumkan perubahan pola pemberangkatan bagi jamaah calon haji Embarkasi Padang. Seluruh jamaah yang masuk dalam Gelombang II kini diterbangkan langsung dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menuju Jeddah, Arab Saudi.

"Pada gelombang kedua ini, jamaah haji tidak lagi diterbangkan ke Madinah, melainkan langsung ke Jeddah untuk kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju Makkah," ujar Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin (asumsi nama jabatan/verifikasi nama), di Padang, Kamis (7/5/2026).

Mahyudin, yang juga menjabat Ketua PPIH Embarkasi Padang, menjelaskan bahwa pada Gelombang I sebelumnya, seluruh calon haji asal Sumbar dan Bengkulu mendarat di Madinah. Namun, memasuki Gelombang II, pola pergerakan jamaah berubah total.

"Setibanya di Jeddah, jamaah akan langsung menuju Makkah untuk melaksanakan umrah wajib," tambahnya.

Pemberangkatan Kloter 12 Perubahan rute ini diawali oleh Kelompok Terbang (Kloter) 12 yang telah bertolak ke Tanah Suci pada Kamis dini hari pukul 03.40 WIB. Kloter ini dijadwalkan mendarat di Jeddah pada pukul 08.30 waktu setempat menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777 dengan nomor penerbangan GIA 35012.

Kloter 12 terdiri dari 392 jamaah yang merupakan gabungan dari Kota Padang (178 orang), Kota Sawahlunto (54 orang), Kabupaten Limapuluh Kota (154 orang), dan Kabupaten Kepulauan Mentawai (2 orang). Selain jamaah, terdapat lima petugas yang mendampingi (empat PPIH kloter dan satu petugas haji daerah).

Sedianya, Kloter 12 mengangkut 393 orang. Namun, satu jamaah atas nama Aluma Asril terpaksa menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan dan harus dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Haji 2026: Ramah Lansia dan Disabilitas Penyelenggaraan haji tahun 2026 tetap mengusung komitmen pelayanan berbasis kebutuhan jamaah kelompok prioritas. Dengan tagline "Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan", Kemenag memastikan seluruh proses birokrasi dan lapangan dibuat lebih sederhana.

"Kami memastikan layanan lebih mudah diakses, terutama bagi jamaah lansia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi (risti)," pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Menkeu Tak Nonaktifkan Dirjen Bea Cukai Meski Namanya Muncul dalam Dakwaan Kasus KPK