Wamentan Sudaryono: Produksi Pangan Dalam Negeri Naik, Impor Beras Ditutup Rapat

Matamata.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen menekan ketergantungan pada impor pangan. Langkah ini ditempuh melalui peningkatan produksi dalam negeri, penguatan produktivitas pertanian, serta optimalisasi lahan guna memperkokoh ketahanan pangan nasional.

“Dulu uang kita dipakai memperkaya negara lain lewat impor. Sekarang uang yang sama berputar di petani kita sendiri. Ini yang membuat ekonomi daerah bergerak,” ujar Sudaryono saat menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Indonesia sebelumnya masih mengandalkan impor pangan, terutama beras, yang mencapai sekitar 3 juta ton pada 2023 dan meningkat menjadi 4 juta ton pada 2024. Namun, seiring melonjaknya produksi domestik, pemerintah mengambil kebijakan strategis untuk menutup rapat keran impor beras sepanjang 2025.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,3 juta ton hingga pekan ketiga Mei 2026. Angka tersebut menjadi capaian stok tertinggi sepanjang sejarah nasional.

Sudaryono—yang akrab disapa Mas Dar—menyebutkan bahwa kebijakan penghentian impor beras konsumsi medium pada 2025, serta tercapainya swasembada jagung dan gula konsumsi, telah menciptakan ruang produksi baru di dalam negeri. Sektor pertanian kini bertransformasi menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sektor pertanian memiliki efek domino ekonomi yang sangat luas karena langsung menyerap tenaga kerja, membuka peluang usaha baru, hingga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya karena produksi meningkat,” kata Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tersebut.

Wamentan membeberkan bahwa lonjakan produksi pangan nasional ini dicapai melalui berbagai program akselerasi. Mulai dari pompanisasi, pipanisasi, perbaikan irigasi, optimalisasi lahan rawa, hingga penyaluran benih unggul serta alat dan mesin pertanian (alsintan).

Kementan sendiri telah membagikan sekitar 70 ribu unit pompa air untuk menaikkan indeks pertanaman dari yang semula satu kali tanam, menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.

“Rahasianya sederhana, menanam lebih banyak supaya panennya lebih banyak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menyoroti dampak positif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi ceruk pasar baru bagi komoditas pertanian dan peternakan lokal.

Baca Juga: Garap Film 'Dayak', Ivan Bandhito Ungkap Sejarah Masyarakat Kalimantan

Saat ini, investasi peternakan sapi perah mulai tumbuh di berbagai daerah untuk memenuhi lonjakan kebutuhan susu. Pemerintah pun terus memacu pengembangan komoditas strategis seperti susu, daging sapi, bawang putih, dan kedelai guna mengikis ketergantungan impor secara bertahap.

“MBG menciptakan permintaan besar terhadap susu, sayur, telur, ayam, dan komoditas lainnya. Jadi bukan hanya anak-anak yang mendapat gizi, tetapi ekonomi pertanian di daerah juga ikut bergerak,” terangnya.

Selain mengamankan kebutuhan domestik, penguatan sektor ini juga mendongkrak kinerja ekspor nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor sektor pertanian periode Januari-Desember 2025 menembus angka Rp756,59 triliun, atau mengalami lonjakan signifikan hingga Rp166 triliun. Sebaliknya, nilai impor berhasil ditekan turun sekitar Rp41 triliun.

Sudaryono juga melihat penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) sebagai peluang emas bagi sektor pertanian berbasis ekspor. Komoditas unggulan seperti kopi, karet, kelapa, cengkeh, gula aren, hingga serabut kelapa yang diperdagangkan dengan mata uang dolar AS diyakini akan mendatangkan keuntungan berlipat bagi daerah.

Sebagai strategi jangka panjang, pemerintah kini tengah memperluas program cetak sawah baru di luar Pulau Jawa. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Cetak sawah bukan hanya soal pangan hari ini, melainkan persiapan pangan dan ekonomi Indonesia untuk 50 sampai 100 tahun ke depan,” pungkas Sudaryono. (Antara)