KPK Telusuri Aliran Dana CSR BI-OJK ke Yayasan Milik Anggota DPR Satori
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke yayasan milik anggota DPR RI sekaligus tersang
Anggota DPR RI Satori usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). ANTARA/Rio Feisal
Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke yayasan milik anggota DPR RI sekaligus tersangka kasus korupsi, Satori (ST).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pendalaman kasus dilakukan melalui pemeriksaan 12 saksi di Polresta Cirebon, Jawa Barat, Selasa (2/9).
"Semua saksi hadir dan didalami terkait dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia serta Pengelola Jasa Keuangan yang cair ke yayasan tersangka, saudara ST," ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Saksi-saksi tersebut antara lain Staf Administrasi Satori saat menjabat anggota Komisi XI DPR RI, Muhamad Mu’min; Ketua Pengurus Yayasan Al Fadilah Panongan Palimanan, Nia Nurrohmah; serta Ketua Yayasan As Sukiny sekaligus guru SMPN 2 Palimanan, Ali Jahidin.
Selain itu, penyidik juga memeriksa Junior Relationship Officer Consumer Bank BJB Cabang Sumber, Mohammad Fahmi Heryanda; Teller Bank BJB Cabang Sumber, Silmi Ahda Fauziyah; Ketua Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, Abdul Mukti; Bendahara Yayasan Al Fadilah Panongan Palimanan, Ade Andriyani; serta Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera sekaligus Staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, Deddy Sumedi.
Nama lain yang turut diperiksa yakni Tenaga Ahli Satori saat masih menjabat anggota DPR RI, Devi Yulianti; Bendahara Yayasan Abhinaya Dua Lima, Fatimatuzzahroh; Ketua Yayasan Al Fairuz Panongan Palimanan sekaligus guru MAN 2 Kota Cirebon, Ida Khaerunnisah; serta Ketua Yayasan Al Munaroh Sembung Panongan sekaligus Staf Desa Panongan, Jadi.
KPK hingga kini masih menyidik dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR BI-OJK atau penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.
Kasus ini bermula dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta aduan masyarakat. Sejak Desember 2024, KPK membuka penyidikan umum dan melakukan penggeledahan di dua lokasi, yakni Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat (16 Desember 2024) dan Kantor OJK (19 Desember 2024).
Perkembangan terbaru, KPK pada 7 Agustus 2025 menetapkan dua tersangka dalam perkara tersebut, yakni anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG). (Antara)
Baca Juga: China Tegas Bantah Tuduhan Konspirasi Trump dengan Rusia dan Korea Utara
- Share link:
Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia menyalurkan sejumlah bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kep...
Polri resmi meluncurkan Aplikasi Pelayanan Pengaduan Reserse Bareskrim Polri sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menyalurkan barang sitaan berupa produk gar...
Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar operasional prosedur (SOP) setelah insiden mobil mitra Satuan Pelayanan Pe...
Anggota Komisi VII DPR RI, Banyu Biru Djarot, menegaskan bahwa petani merupakan fondasi penting bagi perekonomian nasion...
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar warga ter...
Dewan Nasional Austria pada Kamis (11/12) resmi mengesahkan aturan yang melarang penggunaan jilbab bagi siswi di bawah u...
Portugal diguncang aksi mogok nasional terbesar dalam lebih dari satu dekade. Pada Kamis, lebih dari tiga juta warga men...
Aparat penegak hukum di Kabupaten Bekasi memusnahkan sedikitnya 2,5 juta batang rokok ilegal yang sebelumnya disita dala...
