Bahlil Percepat Proyek Blok Masela Rp339 Triliun, Targetkan Tender EPC Tahun Ini

Matamata.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian megaproyek gas bumi Lapangan Abadi, Blok Masela, di Maluku. Langkah ini menyusul tercapainya kesepakatan investasi raksasa senilai 20 miliar dolar AS atau setara Rp339 triliun.

Dalam pertemuan dengan CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda, di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/2026), Bahlil menekankan agar proyek di Laut Arafura tersebut segera memasuki tahap keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID) dan tidak lagi mengalami penundaan.

"Kami ingin ini cepat, jangan diulur-ulur lagi. Proyek ini sudah tertunda 27 tahun. Saya pikir tahun ini kita sudah bisa masuk tender EPC (Engineering, Procurement, and Construction)," tegas Bahlil dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Bahlil menargetkan kegiatan Front End Engineering and Design (FEED) dapat dimajukan pada kuartal kedua atau selambatnya kuartal ketiga tahun 2026. Hal ini bertujuan agar proses tender EPC dapat dilakukan secara paralel guna memangkas waktu operasional.

Untuk menjamin kepastian proyek, Bahlil memberikan solusi konkret terkait penyerapan produksi gas yang mencapai 9 juta ton per tahun (MTPA). Jika hingga akhir April 2026 belum ada pembeli (buyer) serius dari luar negeri, ia menawarkan agar Danantara masuk sebagai pembeli untuk mendukung program hilirisasi nasional.

"Supaya ada kepastian buyer. Negara harus hadir bersama INPEX untuk memastikan operasi berjalan. Jadi, biar Danantara saja yang beli jika belum ada kepastian," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, CEO INPEX Takayuki Ueda menyambut positif dukungan penuh pemerintah Indonesia. Ia menyatakan bahwa jajaran INPEX memiliki komitmen serupa untuk mempercepat realisasi proyek yang telah ia kawal selama 12 tahun tersebut.

Secara administratif, proyek Blok Masela telah menunjukkan kemajuan signifikan di awal 2026. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) telah terbit pada 13 Februari 2026, menyusul izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan pada Januari lalu.

Pemerintah optimistis Blok Masela tidak hanya akan menjadi pilar kedaulatan energi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi wilayah Indonesia bagian timur serta pusat energi hijau di masa depan. (Antara)

Baca Juga: DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif