Sivitas Akademika Undip Serukan Perdamaian dan Keadilan untuk Bangsa

Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dewan profesor, senat akademik, majelis wali amanat, hingga mahasiswa bersama-sama menyampaikan lima poin seruan perdamaian.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 05 September 2025 | 07:15 WIB
Sivitas akademika Universitas Diponegoro Semarang menyampaikan seruan damai di lapangan Widya Puraya, Semarang, Kamis (4/2025), menyikapi dinamika politik belakangan ini. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Sivitas akademika Universitas Diponegoro Semarang menyampaikan seruan damai di lapangan Widya Puraya, Semarang, Kamis (4/2025), menyikapi dinamika politik belakangan ini. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Matamata.com - Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dewan profesor, senat akademik, majelis wali amanat, hingga mahasiswa bersama-sama menyampaikan lima poin seruan perdamaian.

Seruan tersebut dibacakan langsung oleh Rektor Undip Prof. Suharnomo di Lapangan Widya Purata, Kamis sore.

"Universitas Diponegoro memandang dengan keprihatinan mendalam perkembangan situasi politik dan sosial di Indonesia, khususnya terkait demonstrasi yang baru-baru ini menimbulkan korban jiwa," ujarnya.

Dalam seruan itu, ada lima poin yang ditegaskan. Pertama, menyampaikan duka cita atas adanya korban jiwa dalam aksi demonstrasi.

"Kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan proporsional dalam rangka menjaga ketertiban," kata Suharnomo.

Poin ketiga menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, namun harus dilakukan secara damai, menjunjung persaudaraan, serta menghindari kekerasan.

Keempat, Undip mengingatkan pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, memperlebar kesenjangan, serta mengancam kelangsungan demokrasi dan masyarakat sipil.

"Kelima, mendorong pemerintah dan DPR untuk sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pembenahan kebijakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkeadilan," lanjutnya.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Perum Bulog memastikan kualitas stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 3,9 juta ton tetap terjaga demi menja...

news | 10:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah,...

news | 09:15 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ...

news | 08:15 WIB

Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman angkat bicara terkait isu yang m...

news | 19:15 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menurunkan tim khusus untuk menangani pemulihan korban aksi demonstrasi d...

news | 18:00 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan dengan pimpinan fraksi partai politik di parlemen untuk membahas transfor...

news | 17:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamza...

news | 16:00 WIB

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra memastikan kondisi keamanan di dalam negeri tetap terkendali pasca...

news | 15:11 WIB

Kementerian Agama (Kemenag) kembali menyelenggarakan nikah massal bertajuk Nikah Fest di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis...

news | 11:32 WIB

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan konser akademik tidak dikenakan kewajiban pembayaran ro...

news | 10:15 WIB
Tampilkan lebih banyak