Sivitas Akademika Undip Serukan Perdamaian dan Keadilan untuk Bangsa

Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dewan profesor, senat akademik, majelis wali amanat, hingga mahasiswa bersama-sama menyampaikan lima poin seruan perdamaian.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 05 September 2025 | 07:15 WIB
Sivitas akademika Universitas Diponegoro Semarang menyampaikan seruan damai di lapangan Widya Puraya, Semarang, Kamis (4/2025), menyikapi dinamika politik belakangan ini. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Sivitas akademika Universitas Diponegoro Semarang menyampaikan seruan damai di lapangan Widya Puraya, Semarang, Kamis (4/2025), menyikapi dinamika politik belakangan ini. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Matamata.com - Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dewan profesor, senat akademik, majelis wali amanat, hingga mahasiswa bersama-sama menyampaikan lima poin seruan perdamaian.

Seruan tersebut dibacakan langsung oleh Rektor Undip Prof. Suharnomo di Lapangan Widya Purata, Kamis sore.

"Universitas Diponegoro memandang dengan keprihatinan mendalam perkembangan situasi politik dan sosial di Indonesia, khususnya terkait demonstrasi yang baru-baru ini menimbulkan korban jiwa," ujarnya.

Dalam seruan itu, ada lima poin yang ditegaskan. Pertama, menyampaikan duka cita atas adanya korban jiwa dalam aksi demonstrasi.

"Kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan proporsional dalam rangka menjaga ketertiban," kata Suharnomo.

Poin ketiga menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, namun harus dilakukan secara damai, menjunjung persaudaraan, serta menghindari kekerasan.

Keempat, Undip mengingatkan pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, memperlebar kesenjangan, serta mengancam kelangsungan demokrasi dan masyarakat sipil.

"Kelima, mendorong pemerintah dan DPR untuk sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pembenahan kebijakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkeadilan," lanjutnya.

Suharnomo menegaskan, sebagai perguruan tinggi Undip memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nurani publik sehingga merasa perlu menyuarakan seruan damai.

"Suara ini bukan semata-mata suara akademisi, melainkan panggilan hati untuk menyalakan lentera kemanusiaan di tengah kegelapan, serta mengingatkan bahwa masa depan bangsa hanya dapat dibangun di atas pondasi keadilan dan persaudaraan," ucapnya.

Baca Juga: Dudung Tanggapi Isu Anggota BAIS Jadi Provokator Demo

Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq Aoraqi, menyambut baik sikap sivitas akademika yang peduli terhadap kondisi bangsa dengan menyuarakan perdamaian.

Ia menyebut, pada aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, ada sekitar 100 mahasiswa yang sempat ditangkap polisi, meski kemudian sudah dibebaskan.

"Meski sudah dibebaskan, ke-10 mahasiswa itu masih dikenai wajib lapor sehingga kami akan berkomunikasi lebih lanjut dengan kepolisian untuk memperjelas prosedur yang dimaksud," ujarnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB