Mentan Amran Sita 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal di Semarang: Tak Ada Toleransi!

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin langsung penyitaan 133,5 ton bawang bombay ilegal di sebuah gudang di Semarang Utara, Jawa Tengah. Bawang tersebut diduga kuat merupakan hasil penyelundupan tanpa dokumen resmi yang berpotensi m

Elara | MataMata.com
Sabtu, 10 Januari 2026 | 16:15 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) bersama aparat penegak hukum (APH) dan pihak terkait lainnya melakukan penyitaan terhadap 133,5 ton bawang bombay ilegal diduga hasil penyelundupan tanpa tanpa dokumen resmi yang disimpan di sebuah gudang di Semarang Utara, Jawa Tengah, Sabtu (10/1/2026). ANTARA/HO-Kementan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) bersama aparat penegak hukum (APH) dan pihak terkait lainnya melakukan penyitaan terhadap 133,5 ton bawang bombay ilegal diduga hasil penyelundupan tanpa tanpa dokumen resmi yang disimpan di sebuah gudang di Semarang Utara, Jawa Tengah, Sabtu (10/1/2026). ANTARA/HO-Kementan

Matamata.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin langsung penyitaan 133,5 ton bawang bombay ilegal di sebuah gudang di Semarang Utara, Jawa Tengah. Bawang tersebut diduga kuat merupakan hasil penyelundupan tanpa dokumen resmi yang berpotensi merusak ekosistem pertanian nasional.

Dalam inspeksi mendadak tersebut, Mentan bersama Aparat Penegak Hukum (APH) mengamankan sedikitnya 6.172 karung bawang bombay. Amran menegaskan bahwa praktik impor ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sektor pajak, tetapi juga mengancam kesehatan tanaman dalam negeri.

“Pajak-pajaknya tidak masuk, penyelundupan ini merusak ekosistem kita karena ada risiko bakteri dan penyakit yang dibawa. Saya minta Polisi Militer (PM) mendampingi dan Kapolres mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Harus ada efek jera,” tegas Amran di Semarang, Sabtu (10/1).

Lindungi Semangat Jutaan Petani Menurut Amran, dampak dari satu kilogram barang ilegal sama bahayanya dengan jutaan kilogram jika membawa penyakit. Selain risiko biologis, penyelundupan pangan sangat memukul kondisi psikologis jutaan petani di Indonesia.

“Bukan soal tonasenya, satu ton atau seribu ton sama saja kalau membawa penyakit. Dampaknya besar karena menyangkut semangat petani. Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani dan 5 juta peternak yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum,” ujarnya.

Amran mengingatkan bahwa saat ini Indonesia telah mencapai swasembada beras dan sedang memperkuat komoditas strategis lainnya. Masuknya pangan ilegal dapat menurunkan motivasi petani untuk berproduksi, yang pada akhirnya akan menciptakan ketergantungan pada impor.

Lampu Kuning untuk Mafia Pangan Mentan juga memberikan peringatan keras bahwa pengawasan ketat tidak hanya dilakukan pada komoditas bawang, tetapi juga beras, gula, pupuk, hingga alat mesin pertanian (alsintan). Ia mengaku telah mengantongi banyak laporan terkait praktik curang di sektor pangan.

“Ini semua akan kita bongkar. Lihat saja satu sampai dua minggu ke depan, kita akan sikat semua,” tegasnya.

Ia berkaca pada kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang pernah masuk ke Indonesia akibat penyelundupan ternak, yang menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah bagi peternak rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan pangan melalui pengawasan ketat di pintu-pintu masuk menjadi harga mati.

Kementerian Pertanian kini menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada pihak kepolisian untuk mengidentifikasi dalang di balik penyelundupan ratusan ton bawang bombay tersebut. (Antara)

Baca Juga: Tanggapi Gugatan Wanprestasi Rp5 Miliar, Adly Fairuz Siap Hadapi Persidangan

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB