Prabowo Minta Investasi dan Lapangan Kerja Merata di Seluruh Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 05 September 2025 | 09:15 WIB
President Prabowo Subianto chaired a limited meeting with Vice President Gibran Rakabuming Raka and a number of red and white cabinet ministers at the Merdeka Palace, Jakarta, Thursday, September 4, 2025. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

President Prabowo Subianto chaired a limited meeting with Vice President Gibran Rakabuming Raka and a number of red and white cabinet ministers at the Merdeka Palace, Jakarta, Thursday, September 4, 2025. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.

Hal itu disampaikan saat Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/9), yang turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan, pertemuan tersebut membahas isu terkini, termasuk perkembangan ekonomi dan investasi.

“Di bidang ekonomi, Presiden Prabowo meminta tim ekonomi untuk menekankan perlunya investasi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja secara merata di seluruh tanah air, bukan terpusat di ibu kota,” kata Wijaya di Jakarta.

Selain soal investasi, Presiden juga menyoroti percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak. Ia menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggoro untuk segera memulihkan sejumlah infrastruktur yang terdampak aksi vandalisme saat demonstrasi pekan lalu.

“Mempercepat perbaikan sejumlah fasilitas publik yang rusak akibat aksi vandalisme pada demonstrasi pekan lalu, agar masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan nyaman,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, biaya pemulihan infrastruktur publik akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.

Menurutnya, kerugian akibat kerusuhan ditaksir mencapai Rp950 miliar (US$57,75 juta) dan akan dibiayai melalui alokasi anggaran darurat APBN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendukung pembentukan Kemenekraf oleh Presiden Prabowo untuk lindungi pekerj...

news | 14:30 WIB

Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang disambut antusias oleh diaspora Indonesia. Momen ini dinilai seba...

news | 14:25 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan stok pangan nasional aman hadapi ancaman Godzilla El Nino. Simak strategi infrastruk...

news | 14:15 WIB

Nadiem Makarim kembali jalani sidang korupsi Chromebook di PN Jakpus usai operasi keempat. Simak rincian dakwaan kerugia...

news | 14:12 WIB

Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak siapkan strategi baru layanan kesehatan haji di Makkah, termasuk mobile clinic dan kli...

news | 13:15 WIB

Anggota DPR Kawendra Lukistian sebut kasus hukum videografer Amsal Sitepu cederai semangat Presiden Prabowo dalam memaju...

news | 12:00 WIB

Kemhan RI mengonfirmasi satu prajurit TNI gugur dan tiga lainnya luka-luka akibat serangan artileri Israel di Lebanon Se...

news | 11:30 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid dampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan perdana ke Jepang untuk bahas kerja sama tekn...

news | 09:15 WIB

KPK ingatkan batas akhir lapor LHKPN 2025 adalah 31 Maret 2026. Hingga kini, tingkat kepatuhan legislatif masih rendah d...

news | 08:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo instruksikan percepatan pembangunan saluran tersier di Boyolali untuk atasi penurunan fungsi Be...

news | 06:15 WIB