Prabowo Minta Investasi dan Lapangan Kerja Merata di Seluruh Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 05 September 2025 | 09:15 WIB
President Prabowo Subianto chaired a limited meeting with Vice President Gibran Rakabuming Raka and a number of red and white cabinet ministers at the Merdeka Palace, Jakarta, Thursday, September 4, 2025. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

President Prabowo Subianto chaired a limited meeting with Vice President Gibran Rakabuming Raka and a number of red and white cabinet ministers at the Merdeka Palace, Jakarta, Thursday, September 4, 2025. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.

Hal itu disampaikan saat Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/9), yang turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan, pertemuan tersebut membahas isu terkini, termasuk perkembangan ekonomi dan investasi.

“Di bidang ekonomi, Presiden Prabowo meminta tim ekonomi untuk menekankan perlunya investasi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja secara merata di seluruh tanah air, bukan terpusat di ibu kota,” kata Wijaya di Jakarta.

Selain soal investasi, Presiden juga menyoroti percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak. Ia menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggoro untuk segera memulihkan sejumlah infrastruktur yang terdampak aksi vandalisme saat demonstrasi pekan lalu.

“Mempercepat perbaikan sejumlah fasilitas publik yang rusak akibat aksi vandalisme pada demonstrasi pekan lalu, agar masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan nyaman,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, biaya pemulihan infrastruktur publik akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.

Menurutnya, kerugian akibat kerusuhan ditaksir mencapai Rp950 miliar (US$57,75 juta) dan akan dibiayai melalui alokasi anggaran darurat APBN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melalui Danantara Investment Management (DIM) men...

news | 19:51 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Enrekang, Sulawesi Selatan, Padeli (P), se...

news | 19:24 WIB

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan setuju dengan usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tidak lan...

news | 18:00 WIB

Kuasa hukum Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma meminta Polda Metro Jaya melakukan uji laborator...

news | 17:30 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai a...

news | 13:10 WIB

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membolehkan masyarakat memanfaatkan kayu hanyut yang terbawa banjir bandang di sejumlah...

news | 12:00 WIB

Kegiatan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, perlahan kembali berjalan setelah sebelumnya terhenti akibat bencan...

news | 11:00 WIB

Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama pemerintah daerah berhasil membuka kembali jalur utama TarutungSibolga, Sumater...

news | 08:15 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nias berkapasitas 25 megawatt...

news | 07:15 WIB

Pemerintah pusat mulai merealisasikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanu...

news | 06:00 WIB