Prabowo Minta Investasi dan Lapangan Kerja Merata di Seluruh Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 05 September 2025 | 09:15 WIB
President Prabowo Subianto chaired a limited meeting with Vice President Gibran Rakabuming Raka and a number of red and white cabinet ministers at the Merdeka Palace, Jakarta, Thursday, September 4, 2025. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

President Prabowo Subianto chaired a limited meeting with Vice President Gibran Rakabuming Raka and a number of red and white cabinet ministers at the Merdeka Palace, Jakarta, Thursday, September 4, 2025. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.

Hal itu disampaikan saat Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/9), yang turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan, pertemuan tersebut membahas isu terkini, termasuk perkembangan ekonomi dan investasi.

“Di bidang ekonomi, Presiden Prabowo meminta tim ekonomi untuk menekankan perlunya investasi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja secara merata di seluruh tanah air, bukan terpusat di ibu kota,” kata Wijaya di Jakarta.

Selain soal investasi, Presiden juga menyoroti percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak. Ia menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggoro untuk segera memulihkan sejumlah infrastruktur yang terdampak aksi vandalisme saat demonstrasi pekan lalu.

“Mempercepat perbaikan sejumlah fasilitas publik yang rusak akibat aksi vandalisme pada demonstrasi pekan lalu, agar masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan nyaman,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, biaya pemulihan infrastruktur publik akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.

Menurutnya, kerugian akibat kerusuhan ditaksir mencapai Rp950 miliar (US$57,75 juta) dan akan dibiayai melalui alokasi anggaran darurat APBN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ...

news | 08:15 WIB

Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, de...

news | 07:15 WIB

Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman angkat bicara terkait isu yang m...

news | 19:15 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menurunkan tim khusus untuk menangani pemulihan korban aksi demonstrasi d...

news | 18:00 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan dengan pimpinan fraksi partai politik di parlemen untuk membahas transfor...

news | 17:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamza...

news | 16:00 WIB

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra memastikan kondisi keamanan di dalam negeri tetap terkendali pasca...

news | 15:11 WIB

Kementerian Agama (Kemenag) kembali menyelenggarakan nikah massal bertajuk Nikah Fest di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis...

news | 11:32 WIB

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan konser akademik tidak dikenakan kewajiban pembayaran ro...

news | 10:15 WIB

Anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni. Keput...

news | 09:15 WIB
Tampilkan lebih banyak