Prabowo Minta Investasi dan Lapangan Kerja Merata di Seluruh Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 05 September 2025 | 09:15 WIB
President Prabowo Subianto chaired a limited meeting with Vice President Gibran Rakabuming Raka and a number of red and white cabinet ministers at the Merdeka Palace, Jakarta, Thursday, September 4, 2025. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

President Prabowo Subianto chaired a limited meeting with Vice President Gibran Rakabuming Raka and a number of red and white cabinet ministers at the Merdeka Palace, Jakarta, Thursday, September 4, 2025. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.

Hal itu disampaikan saat Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/9), yang turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan, pertemuan tersebut membahas isu terkini, termasuk perkembangan ekonomi dan investasi.

“Di bidang ekonomi, Presiden Prabowo meminta tim ekonomi untuk menekankan perlunya investasi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja secara merata di seluruh tanah air, bukan terpusat di ibu kota,” kata Wijaya di Jakarta.

Selain soal investasi, Presiden juga menyoroti percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak. Ia menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggoro untuk segera memulihkan sejumlah infrastruktur yang terdampak aksi vandalisme saat demonstrasi pekan lalu.

“Mempercepat perbaikan sejumlah fasilitas publik yang rusak akibat aksi vandalisme pada demonstrasi pekan lalu, agar masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan nyaman,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, biaya pemulihan infrastruktur publik akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.

Menurutnya, kerugian akibat kerusuhan ditaksir mencapai Rp950 miliar (US$57,75 juta) dan akan dibiayai melalui alokasi anggaran darurat APBN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

BPI Danantara berkolaborasi dengan KPK untuk mengintegrasikan sistem pelaporan pelanggaran (WBS) di seluruh BUMN demi me...

news | 19:05 WIB

Menpora menegaskan kompetisi IBL 2026 yang semakin kompetitif dan melahirkan Bogor Hornbills sebagai juara baru menjadi ...

news | 18:27 WIB

Desainer Gen Z Fajar Novario memenangkan sayembara logo HUT Ke-81 RI pilihan masyarakat dan meraih Rp100 juta. Presiden ...

news | 16:41 WIB

Istana resmi merilis logo HUT Ke-81 RI karya desainer asal Padang. Simak makna filosofisnya dan cek daftar pemenang hadi...

news | 16:16 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penurunan bunga PNM Mekaar jadi 8 persen berlaku untuk semua nasabah. S...

news | 15:55 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan perluasan kuota Magang Nasional 2026 menjadi 150 ribu peserta. Simak jadwal pendaf...

news | 14:49 WIB

Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal RI per Mei 2026 aman dan terjaga dengan defisit APBN terkendali di angka 0...

news | 14:35 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi menurunkan harga LNG industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU demi menjaga daya saing ...

news | 14:28 WIB

Roy Suryo membeberkan dugaan pelanggaran privasi dan prosedur oleh penyidik Polda Metro Jaya saat penangkapan dirinya, d...

news | 12:33 WIB

Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk terus menyerap gabah dan beras petani sepanjang tahun 2026. Hingga Juni, serapa...

news | 09:30 WIB