RI Siapkan 8.000 Pasukan ke Gaza, China Harapkan Gencatan Senjata Permanen Terwujud

Pemerintah China menyatakan harapannya agar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Pernyataan ini muncul merespons rencana Indonesia yang tengah bersiap mengirimkan pasukan keamanan ke Pal

Elara | MataMata.com
Jum'at, 13 Februari 2026 | 10:15 WIB
RI Siapkan 8.000 Pasukan ke Gaza, China Harapkan Gencatan Senjata Permanen Terwujud

RI Siapkan 8.000 Pasukan ke Gaza, China Harapkan Gencatan Senjata Permanen Terwujud

matamata.com - Pemerintah China menyatakan harapannya agar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Pernyataan ini muncul merespons rencana Indonesia yang tengah bersiap mengirimkan pasukan keamanan ke Palestina.

"Kami berharap perjanjian gencatan senjata di Gaza dapat diimplementasikan secara efektif, gencatan senjata penuh dan langgeng terwujud, krisis kemanusiaan diatasi, dan stabilitas regional pulih secepatnya," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (12/2/2026).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mempersiapkan pengiriman sekitar 8.000 personel TNI ke Gaza. Pengiriman ini dilakukan melalui mekanisme International Stabilization Force (ISF) yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025.

Kemlu RI menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF murni berfokus pada misi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil, bukan terlibat dalam pelucutan senjata.

Mekanisme ISF dan Board of Peace (BoP) ISF dirancang sebagai pasukan stabilitas sementara di Gaza yang bertugas mengamankan perbatasan, memastikan proses demiliterisasi, dan menjaga koridor bantuan kemanusiaan. Berdasarkan resolusi PBB, militer Israel diwajibkan menarik pasukannya setelah ISF mengambil alih kendali penuh di wilayah tersebut.

Indonesia resmi bergabung dalam misi ini setelah menandatangani Piagam Dewan Perdamaian sebagai landasan berdirinya Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Hingga kini, BoP dipimpin oleh Amerika Serikat dan beranggotakan sejumlah negara seperti Türkiye, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Menariknya, negara-negara besar Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, serta anggota tetap DK PBB lainnya seperti China dan Rusia, tidak tergabung dalam keanggotaan BoP tersebut.

Posisi Politik China Meski berada di luar keanggotaan BoP, China tetap menekankan bahwa Solusi Dua Negara (Two-State Solution) adalah jalan keluar fundamental bagi konflik Palestina.

"China menentang setiap upaya untuk mencaplok atau melanggar wilayah Palestina dan mengganggu landasan politik solusi dua negara," tegas Lin Jian. Ia menambahkan bahwa situasi di Gaza saat ini masih sangat rapuh dan meminta semua pihak menahan diri dari tindakan yang meningkatkan ketegangan.

Data Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan urgensi perdamaian ini sangat mendesak. Sejak pecah pada Oktober 2023, konflik telah menewaskan lebih dari 71.000 jiwa. Bahkan, sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober 2025, tercatat masih ada 464 warga Palestina yang tewas akibat pelanggaran yang terus terjadi di lapangan. (Antara)

Baca Juga: KPK Dalami Fakta Sidang Aliran Uang dan Tiket Blackpink ke Eks Staf Kemenaker

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

MK resmi mengabulkan penarikan permohonan uji materiil Pasal Santet (Pasal 252 KUHP) yang diajukan mahasiswa Unpam karen...

news | 11:04 WIB

Presiden Slovakia Peter Pellegrini prihatin atas insiden siswa SD di Staskov yang menyerang guru dan murid dengan pisau ...

news | 11:00 WIB

Kemnaker mulai menyusun peta jalan tata kelola PRT pasca-pengesahan UU No. 2 Tahun 2026 untuk menetapkan standar kompete...

news | 10:00 WIB

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov melakukan pemetaan ketat dalam proyek SJUT Rp90 miliar agar pengerjaan kabel bawah tana...

news | 09:05 WIB

Mocca sukses menggelar tur konser 'China Unforgotten Tour' di empat kota Tiongkok dengan dukungan KJRI Guangzhou dan Han...

news | 08:15 WIB