Luhut Usulkan Reformasi Pasar Modal ke Presiden: Indonesia Bisa Tiru India

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi total pasar modal RI untuk tiru kesuksesan India tarik investasi hingga 70 miliar dolar AS.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 13 Februari 2026 | 17:25 WIB
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantornya, Jakarta, Jumat (13/2/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantornya, Jakarta, Jumat (13/2/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia)

Matamata.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya reformasi pasar modal Indonesia guna menarik aliran investasi global. Luhut berkaca pada keberhasilan India yang mampu meraup investasi hingga 70 miliar dolar AS setelah memperbaiki kredibilitas pasar sahamnya.

Luhut mengungkapkan, dirinya telah berdiskusi selama dua jam dengan perwakilan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Dalam pertemuan tersebut, MSCI menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk memulihkan kepercayaan investor jika berkomitmen pada transparansi.

"India melakukan reformasi sehingga investasi masuk sampai 60–70 miliar dolar AS. Kalau India bisa, kenapa kita tidak?" ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dorong Independensi Pejabat OJK dan BEI Luhut berencana menyampaikan usulan reformasi ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin utamanya adalah penempatan figur-figur independen yang memiliki integritas tinggi di jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Sepanjang Presiden sudah setuju dengan reformasi pasar modal dengan menaruh orang yang tidak bisa diintervensi, saya kira tidak terlalu sulit buat Indonesia," tegasnya.

Langkah ini menyusul gejolak di pasar saham baru-baru ini. Diketahui, MSCI sempat membekukan peningkatan bobot Indonesia dalam indeks global pada akhir Januari lalu, yang memicu tekanan pada pasar saham dan pengunduran diri sejumlah pejabat di sektor keuangan.

Audit Berbasis AI dan Transparansi Selain restrukturisasi organisasi, Luhut menyarankan penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam sistem pengawasan pasar modal. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan human error serta menutup celah manipulasi.

"Jika pemerintah berkomitmen melakukan independensi dan transparansi lebih bagus, kredibilitas pasar kita akan kembali," tambah Luhut.

Saat ini, Presiden Prabowo telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk mencari calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK. Luhut berharap momentum ini menjadi titik balik untuk membangun ekosistem pasar modal yang lebih sehat dan tahan guncangan. (Antara)

Baca Juga: Prabowo: Skala Program Makan Bergizi Gratis Setara Beri Makan Penduduk Afrika Selatan

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendukung pembentukan Kemenekraf oleh Presiden Prabowo untuk lindungi pekerj...

news | 14:30 WIB

Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang disambut antusias oleh diaspora Indonesia. Momen ini dinilai seba...

news | 14:25 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan stok pangan nasional aman hadapi ancaman Godzilla El Nino. Simak strategi infrastruk...

news | 14:15 WIB

Nadiem Makarim kembali jalani sidang korupsi Chromebook di PN Jakpus usai operasi keempat. Simak rincian dakwaan kerugia...

news | 14:12 WIB

Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak siapkan strategi baru layanan kesehatan haji di Makkah, termasuk mobile clinic dan kli...

news | 13:15 WIB

Anggota DPR Kawendra Lukistian sebut kasus hukum videografer Amsal Sitepu cederai semangat Presiden Prabowo dalam memaju...

news | 12:00 WIB

Kemhan RI mengonfirmasi satu prajurit TNI gugur dan tiga lainnya luka-luka akibat serangan artileri Israel di Lebanon Se...

news | 11:30 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid dampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan perdana ke Jepang untuk bahas kerja sama tekn...

news | 09:15 WIB

KPK ingatkan batas akhir lapor LHKPN 2025 adalah 31 Maret 2026. Hingga kini, tingkat kepatuhan legislatif masih rendah d...

news | 08:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo instruksikan percepatan pembangunan saluran tersier di Boyolali untuk atasi penurunan fungsi Be...

news | 06:15 WIB