Koster Minta Dukungan Luhut agar Bali Dapat Insentif Khusus Infrastruktur

Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi meminta bantuan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mendukung pemberian insentif infrastruktur bagi Pulau Dewata.

Elara | MataMata.com
Kamis, 26 Februari 2026 | 14:15 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster minta bantuan Luhut Binsar Panjaitan dukung pemberian insentif untuk infrastruktur Bali dari pusat, Denpasar, Kamis 26/2/2026. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

Gubernur Bali Wayan Koster minta bantuan Luhut Binsar Panjaitan dukung pemberian insentif untuk infrastruktur Bali dari pusat, Denpasar, Kamis 26/2/2026. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

Matamata.com - Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi meminta bantuan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mendukung pemberian insentif infrastruktur bagi Pulau Dewata.

Koster menilai pola kebijakan anggaran pusat saat ini masih menyamaratakan Bali dengan daerah lain, padahal beban infrastruktur Bali sebagai destinasi wisata dunia sangatlah berat.

"Masalahnya, selama ini tidak pernah ada kebijakan daerah spesifik. Bali yang merupakan daerah wisata diberikan insentif infrastruktur yang polanya sama dengan daerah lain. Akibatnya, kami di Bali kewalahan menangani kemacetan," ujar Koster dalam pertemuan di Denpasar, Kamis (26/2/2026).

Koster secara spesifik meminta Luhut untuk menjembatani komunikasi dengan sejumlah kementerian strategis, mulai dari Kementerian PU, Perhubungan, Keuangan, hingga Bappenas. Menurutnya, dukungan pusat sangat krusial karena APBD Bali tidak akan sanggup mendanai proyek skala besar sendirian.

Dua persoalan utama yang menjadi sorotan adalah kemacetan kronis dan pengelolaan sampah. Koster memperingatkan bahwa jika kedua masalah ini tidak segera ditangani, citra dan daya saing pariwisata Bali akan merosot dalam lima tahun ke depan.

"Jika tidak dikelola cepat, pariwisata Bali akan mengalami penurunan daya saing. Jangan sampai pariwisata kita rusak karena akan sulit memperbaikinya. Kita tidak boleh tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia," tegasnya.

Permintaan insentif ini, lanjut Koster, bukan tanpa dasar. Ia memaparkan kontribusi masif Bali terhadap devisa negara. Sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali mencapai 7,05 juta jiwa, atau menyumbang 45,8 persen dari total 15,39 juta wisman secara nasional.

Bahkan pada 2024, total devisa yang disumbangkan pariwisata Bali mencapai angka fantastis, yakni Rp167 triliun. Atas dasar kontribusi besar itulah, Koster merasa Bali berhak mendapatkan atensi lebih dari pemerintah pusat.

Merespons hal tersebut, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungannya. Luhut mengakui bahwa Bank Dunia (World Bank) juga telah memberikan catatan mengenai mendesaknya perbaikan infrastruktur di Bali.

"Memang masalah utama di sini adalah infrastruktur. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Gubernur, ini harus disegerakan dan dikerjakan secara terpadu. Itu juga menjadi arahan dari World Bank," pungkas Luhut.

Baca Juga: BGN Minta SPPG Putus Kerja Sama dengan Mitra yang 'Mark-up' Bahan Baku MBG

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mentan Andi Amran Sulaiman dukung penuh pakan ayam probiotik inovasi IPB. Siap bawa ke Presiden Prabowo jika mampu pacu ...

news | 11:39 WIB

Waketum PAN Saleh Daulay mengajak Jusuf Kalla untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana guna m...

news | 09:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo memutuskan ASN Kementerian PU tidak menerapkan WFH. Fokus pada penanganan bencana di Sumatera m...

news | 08:15 WIB

Ekonom Universitas Paramadina memprediksi ekonomi Indonesia 2026 tumbuh di atas proyeksi Bank Dunia (4,7%), meski sulit ...

news | 07:00 WIB

Untuk naskah berikutnya, tambahkan sedikit info mengenai kondisi fisik pemain atau apakah ada pemain yang absen karena a...

news | 06:00 WIB

Peneliti BRIN kembangkan teknologi DBD Plasma untuk produksi amonia (pupuk nitrogen) yang lebih ramah lingkungan, hemat ...

news | 14:00 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi jangka panjang untuk mencetak ...

news | 13:27 WIB

KPK tegaskan pemeriksaan saksi dan layanan publik seperti LHKPN tetap berjalan normal meski kebijakan WFH nasional setia...

news | 13:23 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN Kemenag mulai 10 April 2026 sebagai bagian da...

news | 13:00 WIB

KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp3,88 miliar dari koruptor Tagop Soulisa dan Puput Tantriana ke Kementerian PU un...

news | 12:55 WIB