Pulihkan Sarana Pascabencana, Kemenag Kucurkan Ratusan Miliar untuk Madrasah dan Pesantren di Sumatera

Menag Nasaruddin Umar pastikan rehabilitasi 650 madrasah di Sumatera rampung. Kemenag kucurkan dana ratusan miliar untuk pesantren dan rumah ibadah.

Elara | MataMata.com
Kamis, 12 Februari 2026 | 11:15 WIB
Kondisi Pondok Pesantren Darul Mukhlishin di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (24/1/2026). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nym.

Kondisi Pondok Pesantren Darul Mukhlishin di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (24/1/2026). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nym.

Matamata.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan keagamaan serta rumah ibadah di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan. Saat ini, sebagian besar fasilitas tersebut dilaporkan telah kembali beroperasi normal.

“Alhamdulillah, sekarang kita bisa lihat rehabilitasi bertahap pada 650 madrasah telah dilakukan dan kegiatan belajar-mengajar sudah berjalan,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Dalam upaya pemulihan pascabencana di Sumatera, Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan skala prioritas untuk rumah ibadah, madrasah, dan pondok pesantren agar fungsi pelayanan publik segera kembali pulih.

Data Dampak dan Progres Pemulihan Bencana banjir di wilayah Sumatera sebelumnya berdampak pada ribuan fasilitas. Berikut adalah rincian progres pemulihan hingga saat ini:

  • Pondok Pesantren: Dari 1.173 yang terdampak, sebanyak 1.066 pesantren sudah beroperasi kembali.
  • Rumah Ibadah: Dari 1.593 yang terdampak, sebanyak 1.553 unit sudah dapat digunakan.
  • Kantor Urusan Agama (KUA): 101 dari 102 KUA sudah beroperasi. Satu KUA yang rusak berat saat ini diberikan layanan sementara.

Meski demikian, Menag mencatat masih terdapat 110 madrasah kategori rusak parah, di mana 13 di antaranya harus direlokasi. Selain itu, terdapat 107 pesantren dan 40 rumah ibadah (16 masjid dan 24 gereja) yang masih dalam kondisi rusak berat.

Kolaborasi dan Anggaran Menag menjelaskan bahwa renovasi gedung madrasah dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Terkait pendanaan, Kemenag telah menyiapkan alokasi anggaran yang signifikan:

  1. Rp85,5 Miliar: Untuk sarana prasarana dan kebutuhan pembelajaran di 123 madrasah rusak berat.
  2. Rp74,1 Miliar: Bantuan rehabilitasi untuk 107 pondok pesantren.
  3. Rp20 Miliar: Bantuan stimulasi untuk 40 rumah ibadah.
  4. Rp3 Miliar: Pengadaan lahan dan rekonstruksi satu unit KUA yang harus direlokasi.

Nasaruddin Umar turut mengapresiasi gotong royong masyarakat yang mempercepat proses pemulihan di lapangan.

“Alat berat dikerahkan siang dan malam. Kami juga sudah melengkapi sebagian besar sarana pendukung seperti mimbar, sound system, listrik, hingga jaringan internet,” pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendukung pembentukan Kemenekraf oleh Presiden Prabowo untuk lindungi pekerj...

news | 14:30 WIB

Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang disambut antusias oleh diaspora Indonesia. Momen ini dinilai seba...

news | 14:25 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan stok pangan nasional aman hadapi ancaman Godzilla El Nino. Simak strategi infrastruk...

news | 14:15 WIB

Nadiem Makarim kembali jalani sidang korupsi Chromebook di PN Jakpus usai operasi keempat. Simak rincian dakwaan kerugia...

news | 14:12 WIB

Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak siapkan strategi baru layanan kesehatan haji di Makkah, termasuk mobile clinic dan kli...

news | 13:15 WIB

Anggota DPR Kawendra Lukistian sebut kasus hukum videografer Amsal Sitepu cederai semangat Presiden Prabowo dalam memaju...

news | 12:00 WIB

Kemhan RI mengonfirmasi satu prajurit TNI gugur dan tiga lainnya luka-luka akibat serangan artileri Israel di Lebanon Se...

news | 11:30 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid dampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan perdana ke Jepang untuk bahas kerja sama tekn...

news | 09:15 WIB

KPK ingatkan batas akhir lapor LHKPN 2025 adalah 31 Maret 2026. Hingga kini, tingkat kepatuhan legislatif masih rendah d...

news | 08:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo instruksikan percepatan pembangunan saluran tersier di Boyolali untuk atasi penurunan fungsi Be...

news | 06:15 WIB