Soal Presiden Boleh Kampanye asal Tak Pakai Fasilitas Negara, Tim Ganjar-Mahfud MD Tak Keberatan, Tapi...

Selain itu, Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu melarang penggunaan fasilitas negara oleh presiden dan pejabat negara dalam rangka kampanye.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk terlibat dalam kampanye, dengan catatan bahwa mereka tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengakui bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan gabungan antara pejabat publik dan politik, sehingga hak demokrasi dan politik tetap berlaku untuk mereka.

Hal itu menimbulkan berbagai persepsi, meski dalam UU Pemilu, pemilik jabatan bisa berkampanye dengan tak menggunakan atribut pemerintahan.

Tak sedikit, pernyataan Presiden Jokowi, memperkuat anggapan masyarakat bahwa politik dinasti yang dikhawatirkan terjadi di Indonesia benar dilakukan.

Meski banyak kecaman, di sisi lain beberapa pendukung terutama simpatisan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran tetap memberikan semua dukungannya untuk kandidat mereka.

Hingga kini para capres dan cawapres masih bergerilya dalam melaksanakan kampanye di sejumlah daerah. Termasuk juga menyelesaikan beberapa kegiatan penting dalam mendulang suara para pemilih untuk bertahan hingga pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.