Menteri PKP Instruksikan Lokasi Huntap Penyintas Bencana Sumatera Dekat Fasilitas Umum

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pemilihan lokasi hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Ia menginstruksikan agar lokasi pembangunan tidak hanya aman dari risiko bencana, tetapi

Elara | MataMata.com
Jum'at, 26 Desember 2025 | 09:15 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (ANTARA/Aji Cakti)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (ANTARA/Aji Cakti)

Matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pemilihan lokasi hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera.

Ia menginstruksikan agar lokasi pembangunan tidak hanya aman dari risiko bencana, tetapi juga memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum (fasum).

"Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum dan jelas secara hukum, jangan lokasi yang merusak lingkungan," ujar Maruarar dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (26/12).

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa kecepatan pembangunan huntap melalui skema gotong royong ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah.

Ia memimpin rapat pembangunan 2.600 unit huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Proyek ini dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai bentuk kehadiran negara bagi rakyat. "Terima kasih semua mau berkenan rapat untuk bantu rakyat kita walaupun masih dalam suasana Natal," ucapnya.

Dalam arahannya, Menteri PKP menjadikan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai percontohan percepatan penanganan pascabencana yang terpadu. Ditargetkan pada 21 Maret mendatang, sertifikat rumah sudah dapat diserahkan langsung kepada masyarakat.

“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Ke depan, saya berharap Tapanuli Selatan, Sibolga dan wilayah Tapanuli lainnya juga sudah memiliki sertifikat untuk rakyat,” kata Ara.

Guna memastikan percepatan di lapangan, Menteri PKP menunjuk tiga Direktur Jenderal (Dirjen) untuk mengawal langsung proses alokasi hunian di wilayah terdampak:

  1. Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran: Ditugaskan menangani wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
  2. Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur: Ditugaskan menangani wilayah Sumatera Barat.
  3. Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah: Ditugaskan menangani wilayah Sumatera Utara.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi, jajaran pemerintah daerah, serta kementerian terkait yang tetap bekerja memberikan pelayanan bagi rakyat meski di tengah hari libur keagamaan. (Antara)

Baca Juga: Presiden Prabowo Ajak Rakyat Perkuat Solidaritas untuk Korban Bencana di Sumatera

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar pastikan rehabilitasi 650 madrasah di Sumatera rampung. Kemenag kucurkan dana ratusan miliar untuk...

news | 11:15 WIB

Pemerintah Jepang kucurkan dana Rp1,08 triliun untuk proyek konservasi pantai Bali Fase II hingga 2028. Meliputi Kuta, S...

news | 11:00 WIB

Danantara resmi ambil alih proyek PLTSa Samarinda sesuai regulasi 2026. Kerja sama dengan investor Korea Selatan otomati...

news | 10:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon tegaskan MTN Seni Budaya adalah fondasi Indonesia Emas 2045. Simak upaya pemerintah sejahte...

news | 09:15 WIB

Pandji Pragiwaksono jalani ritual sanksi adat Masosorang Rengnge di Tana Toraja terkait materi Rambu Solo. Simak proses ...

news | 08:15 WIB

Pelatih Persib Bojan Hodak buka suara usai timnya kalah 0-3 dari Ratchaburi di ACL II. Simak evaluasi lini tengah dan pe...

news | 07:15 WIB

Anggota DPR Hendry Munief soroti tren warga Singapura belanja ke Batam akibat pelemahan ekonomi. Simak peluang dan risik...

news | 06:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) sebagai ter...

news | 15:48 WIB

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri bidang ekonomi di Istana Kepresidenan...

news | 14:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuka peluang kajian pembeb...

news | 13:15 WIB