Menteri PKP Instruksikan Lokasi Huntap Penyintas Bencana Sumatera Dekat Fasilitas Umum

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pemilihan lokasi hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Ia menginstruksikan agar lokasi pembangunan tidak hanya aman dari risiko bencana, tetapi

Elara | MataMata.com
Jum'at, 26 Desember 2025 | 09:15 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (ANTARA/Aji Cakti)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (ANTARA/Aji Cakti)

Matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pemilihan lokasi hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera.

Ia menginstruksikan agar lokasi pembangunan tidak hanya aman dari risiko bencana, tetapi juga memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum (fasum).

"Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum dan jelas secara hukum, jangan lokasi yang merusak lingkungan," ujar Maruarar dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (26/12).

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa kecepatan pembangunan huntap melalui skema gotong royong ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah.

Ia memimpin rapat pembangunan 2.600 unit huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Proyek ini dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai bentuk kehadiran negara bagi rakyat. "Terima kasih semua mau berkenan rapat untuk bantu rakyat kita walaupun masih dalam suasana Natal," ucapnya.

Dalam arahannya, Menteri PKP menjadikan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai percontohan percepatan penanganan pascabencana yang terpadu. Ditargetkan pada 21 Maret mendatang, sertifikat rumah sudah dapat diserahkan langsung kepada masyarakat.

“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Ke depan, saya berharap Tapanuli Selatan, Sibolga dan wilayah Tapanuli lainnya juga sudah memiliki sertifikat untuk rakyat,” kata Ara.

Guna memastikan percepatan di lapangan, Menteri PKP menunjuk tiga Direktur Jenderal (Dirjen) untuk mengawal langsung proses alokasi hunian di wilayah terdampak:

  1. Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran: Ditugaskan menangani wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
  2. Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur: Ditugaskan menangani wilayah Sumatera Barat.
  3. Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah: Ditugaskan menangani wilayah Sumatera Utara.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi, jajaran pemerintah daerah, serta kementerian terkait yang tetap bekerja memberikan pelayanan bagi rakyat meski di tengah hari libur keagamaan. (Antara)

Baca Juga: Presiden Prabowo Ajak Rakyat Perkuat Solidaritas untuk Korban Bencana di Sumatera

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa di tengah suasana perayaan Hari Natal tahun ini, perhatian bangsa tertuju k...

news | 08:15 WIB

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mempercepat realisasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terd...

news | 07:15 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau pelaksanaan perayaan Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Manado, Sulawes...

news | 14:15 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming membagikan bantuan sembako kepada sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Stas...

news | 13:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru 2026 kepada umat Kristiani di seluruh Indonesia...

news | 12:00 WIB

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, memastikan kehadirannya dalam agenda silaturahim ...

news | 10:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menelusuri validitas informasi terkait dugaan aliran dana dalam kasus...

news | 09:07 WIB

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menjadikan riset s...

news | 08:15 WIB

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan W...

news | 07:00 WIB

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di P...

news | 18:03 WIB