Menteri PKP Targetkan Pembangunan Ratusan Rusun Subsidi Sepanjang 2026

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menargetkan pembangunan ratusan rumah susun (rusun) subsidi di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyar

Elara | MataMata.com
Kamis, 15 Januari 2026 | 15:00 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi pertanyaan awak media di sela acara “Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Sektor Perumahan Tahun 2026” di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi pertanyaan awak media di sela acara “Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Sektor Perumahan Tahun 2026” di Jakarta, Kamis (15/1/2026). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

Matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menargetkan pembangunan ratusan rumah susun (rusun) subsidi di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.

“Kita pastikan ratusan rumah subsidi rusun kita bangun tahun ini, tahun 2026,” ujar Menteri PKP dalam acara “Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Sektor Perumahan Tahun 2026” di Jakarta, Kamis (15/1).

Pria yang akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa pemerintah tengah mematangkan aturan terkait rusun subsidi. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, perbankan, hingga calon konsumen untuk memastikan implementasi program berjalan tepat sasaran.

Menurut Ara, penyusunan aturan ini mengacu pada tiga pilar kepentingan utama: rakyat, negara, dan dunia usaha.

“Untuk pertama kalinya saya minta ada keterlibatan asosiasi pengembang, Himbara, serta himpunan penghuni rusun dan rumah subsidi. Kami ingin menjadi pemerintah yang adil bagi semua pihak,” tegasnya.

Keputusan Menteri Terbit Bulan Ini Kementerian PKP memproyeksikan Keputusan Menteri (Kepmen) terkait rusun subsidi tersebut akan terbit pada Januari ini. Regulasi tersebut nantinya akan mengatur secara teknis mengenai spesifikasi hunian, bunga pinjaman, hingga tenor atau jangka waktu cicilan.

Senada dengan hal tersebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menilai rusun subsidi merupakan solusi efektif untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan hunian (backlog) di area perkotaan yang lahannya semakin terbatas.

Saat ini, BP Tapera terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna merumuskan skema pembiayaan yang meringankan masyarakat, termasuk detail mengenai uang muka (DP), bunga rendah, hingga aspek perlindungan konsumen. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Inggris (Britania Raya) pada pekan depan. Kunjungan i...

news | 16:17 WIB

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, memberikan peringatan keras bahwa setiap upaya Amerika Serikat (AS) u...

news | 16:10 WIB

Kemenhaj mewajibkan petugas haji 2026 tetap memakai seragam dan tidak menggunakan ihram saat puncak Armuzna demi memudah...

news | 12:15 WIB

Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200 rektor di Istana untuk membahas strategi pendidikan nasional, mulai dari solusi kura...

news | 12:00 WIB

Mentan Amran Sulaiman tinjau pemulihan sawah di Aceh Utara. Pemerintah siapkan anggaran triliunan dan gunakan skema pada...

news | 11:00 WIB

Menlu Iran Abbas Araghchi memperingatkan Donald Trump agar tidak menggunakan opsi militer dan menegaskan teknologi nukli...

news | 10:37 WIB

KPK menduga Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman menjadi perantara suap antara biro travel dan Kemenag dalam kasus korupsi ku...

news | 09:15 WIB

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggandeng perguruan tinggi dan menerjunkan mahasiswa KKN untuk mempercepat pendaftaran 6 ...

news | 08:15 WIB

KPK mendesak Ditjen Pajak Kemenkeu melakukan pembenahan total usai kasus suap di KPP Madya Jakut yang memangkas kewajiba...

news | 07:00 WIB

Menlu RI Sugiono memantau kondisi WNI di Iran menyusul demo besar. Evakuasi belum diputuskan karena lokasi WNI di Qom da...

news | 18:15 WIB