Pandji Pragiwaksono Penuhi Panggilan Bareskrim, Garansi Keadilan Restoratif Lewat Sidang Adat

Pandji Pragiwaksono jalani pemeriksaan kedua di Bareskrim Polri terkait dugaan penghinaan suku Toraja. Pandji berharap kasus selesai lewat Restorative Justice.

Elara | MataMata.com
Senin, 09 Maret 2026 | 09:15 WIB
Komika Pandji Pragiwaksono berbicara dengan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (9/3/2026). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

Komika Pandji Pragiwaksono berbicara dengan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (9/3/2026). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

Matamata.com - Komika Pandji Pragiwaksono kembali mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (9/3/2026), untuk menjalani pemeriksaan kedua sebagai saksi. Pemeriksaan ini terkait penyidikan kasus dugaan penghinaan terhadap suku Toraja melalui media elektronik.

Pantauan di lokasi, Pandji tiba pukul 10.10 WIB dengan tampilan santai mengenakan jaket hitam, kaus merah, dan topi senada. Ia mengungkapkan bahwa agenda pemeriksaan kali ini akan mendalami hasil sidang adat Toraja yang telah ia lalui sebelumnya.

"Mungkin teman-teman dari Bareskrim ingin tahu kelanjutan dari sidang adat di Toraja yang saya lakukan sekitar dua pekan lalu. Jadi, pemeriksaannya kurang lebih seputar itu," ujar Pandji kepada awak media.

Didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar, Pandji mengaku tidak membawa dokumen tambahan dan menyatakan siap memberikan keterangan. Ia menekankan harapannya agar penyidik menerapkan skema keadilan restoratif (restorative justice) dalam memutus perkara ini.

"Dalam KUHP baru, restorative justice serta hasil sidang adat itu diutamakan. Ini yang saya dan tim hukum harapkan. Jadi, nanti kita lihat saja prosesnya," imbuh Pandji.

Kasus ini bermula dari laporan Aliansi Pemuda Toraja pada November 2025 lalu. Pandji dituding melakukan penghinaan dan ujaran bernuansa SARA melalui materi stand-up comedy yang menyinggung prosesi pemakaman suku Toraja. Materi tersebut dinilai melecehkan martabat masyarakat setempat.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli, termasuk admin kanal YouTube milik Pandji. Sebagai upaya rekonsiliasi, Pandji sendiri diketahui telah melaksanakan sanksi adat di Toraja pada Februari 2026 lalu untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mendesak regulasi tegas berupa denda bagi importir yang menimbun barang di pelabuhan guna me...

news | 16:11 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal kalangan sipil yang bisa mengisi jabatan nonop...

news | 13:19 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin program Makan Bergizi Gratis tidak akan menekan fiskal nasional. Defisit ...

news | 13:07 WIB

Kementerian Pariwisata mencatat pertumbuhan positif pada April 2026. Kunjungan wisman menembus 1,25 juta dan devisa pari...

news | 09:41 WIB

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku bangga dengan debut Mathew Baker (17 tahun) yang memecahkan rekor sebagai ...

news | 08:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun ata...

news | 07:15 WIB

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai momentum nobar Piala Dunia 2026 di TVRI bisa mendongkrak ekonomi ...

news | 06:00 WIB

Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...

news | 14:28 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengeva...

news | 14:24 WIB

KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...

news | 14:21 WIB