Jusuf Kalla Lapor Bareskrim, Seret Nama Rismon Sianipar Soal Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi

Jusuf Kalla (JK) datangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rismon Sianipar atas dugaan fitnah aliran dana Rp5 miliar terkait isu ijazah Jokowi. Simak selengkapnya.

Elara | MataMata.com
Rabu, 08 April 2026 | 14:15 WIB
Jusuf Kalla Lapor Bareskrim, Seret Nama Rismon Sianipar Soal Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi

Jusuf Kalla Lapor Bareskrim, Seret Nama Rismon Sianipar Soal Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi

matamata.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026). Kedatangan tokoh senior ini bertujuan untuk melaporkan langsung kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong (hoaks) yang menyeret namanya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, JK tiba di Gedung Bareskrim sekitar pukul 11.00 WIB. Mengenakan kemeja biru muda, ia tampak didampingi oleh kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu.

Saat dikonfirmasi awak media mengenai agenda kedatangannya, JK memberikan pernyataan singkat sebelum memasuki ruangan penyidik. "Mau melapor," ujarnya sembari terus melangkah masuk.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, mengonfirmasi bahwa kliennya melaporkan ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar. Laporan ini merupakan kelanjutan dari langkah hukum yang sebelumnya telah dikonsultasikan pada Senin lalu.

"Iya, (melaporkan) Rismon," kata Abdul singkat kepada wartawan.

Abdul menjelaskan, laporan ini dipicu oleh pernyataan Rismon di platform YouTube yang menuding JK menjadi penyokong dana di balik gerakan yang mempersoalkan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam narasinya, Rismon menyebut JK menyerahkan uang sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan kawan-kawan.

"Dia mengeluarkan pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elite. Di situ dia menyebut Pak JK menyerahkan duit kepada Roy dan kawan-kawan sebesar Rp5 miliar, dan dia mengaku menyaksikan," papar Abdul.

Pihak JK memandang serius tuduhan tersebut karena dianggap sebagai fitnah yang tidak berdasar. Dalam laporan ini, pihak pelapor menyertakan Pasal 439 jo. Pasal 441 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kantor SAR Natuna mencetak 29 tenaga terlisensi Medical First Responder (MFR) usai jalani pelatihan intensif penanganan ...

news | 18:44 WIB

Menteri ATR Nusron Wahid meminta STPN Sleman menjaga tradisi dialektika berpikir dengan menghadirkan ruang diskusi bersa...

news | 18:41 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah menerapkan satu kendali dalam penanganan karhutla serta mengawal ketat pe...

news | 18:38 WIB

Wapres Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Jembatan Garoga di Tapanuli Selatan dan meminta percepatan pemulihan pasca...

news | 18:34 WIB

Peneliti Indikator Politik Indonesia menilai diplomasi Presiden Prabowo Subianto di Eastern Economic Forum (EEF) 2026 di...

news | 09:45 WIB