Jusuf Kalla Lapor Bareskrim, Seret Nama Rismon Sianipar Soal Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi

Jusuf Kalla (JK) datangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rismon Sianipar atas dugaan fitnah aliran dana Rp5 miliar terkait isu ijazah Jokowi. Simak selengkapnya.

Elara | MataMata.com
Rabu, 08 April 2026 | 14:15 WIB
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK (kiri) mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/4/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK (kiri) mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/4/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Matamata.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026). Kedatangan tokoh senior ini bertujuan untuk melaporkan langsung kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong (hoaks) yang menyeret namanya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, JK tiba di Gedung Bareskrim sekitar pukul 11.00 WIB. Mengenakan kemeja biru muda, ia tampak didampingi oleh kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu.

Saat dikonfirmasi awak media mengenai agenda kedatangannya, JK memberikan pernyataan singkat sebelum memasuki ruangan penyidik. "Mau melapor," ujarnya sembari terus melangkah masuk.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, mengonfirmasi bahwa kliennya melaporkan ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar. Laporan ini merupakan kelanjutan dari langkah hukum yang sebelumnya telah dikonsultasikan pada Senin lalu.

"Iya, (melaporkan) Rismon," kata Abdul singkat kepada wartawan.

Abdul menjelaskan, laporan ini dipicu oleh pernyataan Rismon di platform YouTube yang menuding JK menjadi penyokong dana di balik gerakan yang mempersoalkan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam narasinya, Rismon menyebut JK menyerahkan uang sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan kawan-kawan.

"Dia mengeluarkan pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elite. Di situ dia menyebut Pak JK menyerahkan duit kepada Roy dan kawan-kawan sebesar Rp5 miliar, dan dia mengaku menyaksikan," papar Abdul.

Pihak JK memandang serius tuduhan tersebut karena dianggap sebagai fitnah yang tidak berdasar. Dalam laporan ini, pihak pelapor menyertakan Pasal 439 jo. Pasal 441 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Konferensi Tinjauan ke-11 Perjanjian Nuklir NPT berakhir tanpa kesepakatan. Sekjen PBB Antonio Guterres ungkap kekecewaa...

news | 13:57 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan di tengah konflik geopolitik global s...

news | 13:53 WIB

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas meminta Kabinet Merah Putih menghentikan pembangunan kantor mewah dan mengalihkan...

news | 13:51 WIB

China kritik keras rencana Jepang menaikkan anggaran pertahanan hingga 5 persen PDB dan menolak pengerahan sistem rudal ...

news | 13:47 WIB

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung panen raya udang di BUBK Kebumen dengan Maung Garuda. Proyek strategis ini s...

news | 11:45 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat literasi digital dan mengaudit pemblokiran situs judi online s...

news | 13:27 WIB

Kementerian ESDM mencatat PNBP sektor minerba tembus Rp56 triliun per 15 Mei 2026 berkat hilirisasi proyek smelter Freep...

news | 13:24 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) merespons langsung demonstrasi JMI terkait dugaan penyimpangan pengadaan Program Makan Bergizi...

news | 13:18 WIB

Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah cepat Kemlu RI dan pemerintah Turki dalam membebaskan 9 WNI relawan kemanusiaan Ga...

news | 12:00 WIB

Kementerian HAM menyiapkan program beasiswa peliputan dan penguatan perlindungan bagi jurnalis sepanjang 2026 demi mengi...

news | 11:32 WIB