Kritik JK Dinanti di Istana, PAN: Bicara Langsung ke Prabowo Jauh Lebih Efektif

matamata.com - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mendorong Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), untuk menyampaikan saran dan kritik secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat komunikasi konstruktif dalam roda pemerintahan.

Saleh menegaskan bahwa ruang dialog antara Presiden dan berbagai elemen masyarakat, termasuk para tokoh nasional, selalu terbuka lebar. Menurutnya, tradisi diskusi yang dibangun Prabowo merupakan kesempatan strategis bagi tokoh bangsa untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan.

"Prabowo sangat senang mendengar saran dan kritik. Malah beliau sering mengundang para tokoh untuk berdiskusi di Istana," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa forum-forum di Istana selama ini telah melibatkan lintas kalangan, mulai dari birokrat, ulama, akademisi, hingga aktivis dan media massa. Hal ini, menurut Saleh, mencerminkan keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi publik.

Dalam konteks tersebut, Saleh menilai penyampaian kritik secara langsung oleh tokoh sekaliber JK akan jauh lebih efektif dan berdampak nyata bagi kebijakan negara.

"Saya kira kalau Pak JK singgah di Istana, semua orang berharap agar beliau menyampaikan saran, masukan, dan kritik konstruktif. Berbicara langsung dengan Presiden pasti akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Apalagi yang menyampaikan sekelas Pak JK," tuturnya.

Lebih lanjut, Saleh menekankan bahwa kapasitas dan pengalaman panjang JK di dunia bisnis, politik, hingga birokrasi merupakan aset penting. Ia meyakini masukan dari JK yang telah diakui hingga mancanegara akan mendorong solusi yang lebih konkret bagi tantangan bangsa.

Meski tetap mendukung kritik sebagai pilar demokrasi, Saleh mengingatkan agar kritik tersebut disampaikan dengan cara yang tepat dan sesuai konteks.

"Langkah (dialog langsung) tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi serta mendorong kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan publik," pungkas Saleh. (Antara)

Baca Juga: Menteri PU Tegaskan ASN Kementerian PU Tidak Terapkan Kebijakan WFH