Menteri PU Tegaskan ASN Kementerian PU Tidak Terapkan Kebijakan WFH

Menteri PU Dody Hanggodo memutuskan ASN Kementerian PU tidak menerapkan WFH. Fokus pada penanganan bencana di Sumatera menjadi alasan utama kehadiran fisik pegawai.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 11 April 2026 | 08:15 WIB
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026). ANTARA/Harianto

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berlaku di lingkungan Kementerian PU.

Karakter tugas yang membutuhkan kehadiran fisik di lapangan dan respons cepat terhadap bencana menjadi alasan utama kebijakan ini.

Dody menjelaskan, Kementerian PU memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat bencana bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD di seluruh wilayah Indonesia.

"Di Kementerian PU sebenarnya tidak ada WFH. Selain membangun infrastruktur, kami adalah bagian dari tim utama saat terjadi bencana. Karena itu, kami putuskan untuk tetap bekerja secara luring (di kantor/lapangan)," ujar Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut Dody, kehadiran fisik pegawai sangat krusial agar koordinasi dan respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Keputusan ini berlaku untuk seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pertimbangan utama lainnya adalah situasi bencana yang tengah melanda sejumlah wilayah, seperti banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara. Dody menyoroti adanya laporan korban jiwa akibat longsor di Deli Serdang yang menuntut kesiapsiagaan penuh jajaran kementeriannya.

"Kemarin ada longsor dan jatuh korban meninggal dunia di Deli Serdang. Kondisi ini membuat WFH tidak memungkinkan bagi kami," tegasnya.

Meski tidak menerapkan WFH, Dody memastikan Kementerian PU tetap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi operasional.

Langkah penghematan dilakukan melalui pengurangan penggunaan listrik dan pendingin ruangan (AC) setelah jam kerja, serta optimalisasi ventilasi alami untuk menghemat energi.

"Mudah-mudahan dengan cara itu, meskipun tidak WFH, kami tetap memberikan kontribusi nyata dalam efisiensi anggaran bagi bangsa dan negara," pungkas Dody. (Antara)

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026: Prediksi Ekonom dan Respon Menko Airlangga

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menbud Fadli Zon menegaskan momentum Iduladha 1447 H harus memperkuat solidaritas sosial. Kementerian Kebudayaan salurka...

news | 14:02 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Polri mengusut tuntas sindikat penipuan jual-beli titik SPPG Makan Bergizi Gratis yang...

news | 13:59 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyumbang sapi kurban jumbo seberat 1,2 ton untuk warga terdampak banjir di Dayeuhkolot, Kabu...

news | 13:55 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan sistem penyembelihan hewan kurban Idul Adha 2026 di Masjid Istiqlal ramah lingk...

news | 11:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban jenis Limousin seberat 950 kg dari peternak lokal PPU untuk disalurkan pad...

news | 10:09 WIB

Indonesia surplus gas 2.500 MMCSFD. Kementerian ESDM dorong penggunaan LNG ritel dengan tabung VGL untuk substitusi BBM ...

news | 10:03 WIB

Presiden AS Donald Trump menyatakan stok uranium Iran harus diserahkan ke AS atau dimusnahkan, seiring rumor kesepakatan...

news | 09:30 WIB

Presiden Iran Masoud Pezeshkian resmi memerintahkan pemulihan total akses internet pasca-pembatasan ketat akibat gelomba...

news | 08:45 WIB

Wamentan Sudaryono menegaskan pemerintah menutup rapat keran impor beras dan fokus meningkatkan produksi pangan dalam ne...

news | 07:15 WIB

Wamentan Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sukses mendongkrak serapan komoditas pertanian lokal da...

news | 06:00 WIB