Menteri PU Tegaskan ASN Kementerian PU Tidak Terapkan Kebijakan WFH

Menteri PU Dody Hanggodo memutuskan ASN Kementerian PU tidak menerapkan WFH. Fokus pada penanganan bencana di Sumatera menjadi alasan utama kehadiran fisik pegawai.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 11 April 2026 | 08:15 WIB
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026). ANTARA/Harianto

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berlaku di lingkungan Kementerian PU.

Karakter tugas yang membutuhkan kehadiran fisik di lapangan dan respons cepat terhadap bencana menjadi alasan utama kebijakan ini.

Dody menjelaskan, Kementerian PU memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat bencana bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD di seluruh wilayah Indonesia.

"Di Kementerian PU sebenarnya tidak ada WFH. Selain membangun infrastruktur, kami adalah bagian dari tim utama saat terjadi bencana. Karena itu, kami putuskan untuk tetap bekerja secara luring (di kantor/lapangan)," ujar Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut Dody, kehadiran fisik pegawai sangat krusial agar koordinasi dan respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Keputusan ini berlaku untuk seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pertimbangan utama lainnya adalah situasi bencana yang tengah melanda sejumlah wilayah, seperti banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara. Dody menyoroti adanya laporan korban jiwa akibat longsor di Deli Serdang yang menuntut kesiapsiagaan penuh jajaran kementeriannya.

"Kemarin ada longsor dan jatuh korban meninggal dunia di Deli Serdang. Kondisi ini membuat WFH tidak memungkinkan bagi kami," tegasnya.

Meski tidak menerapkan WFH, Dody memastikan Kementerian PU tetap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi operasional.

Langkah penghematan dilakukan melalui pengurangan penggunaan listrik dan pendingin ruangan (AC) setelah jam kerja, serta optimalisasi ventilasi alami untuk menghemat energi.

"Mudah-mudahan dengan cara itu, meskipun tidak WFH, kami tetap memberikan kontribusi nyata dalam efisiensi anggaran bagi bangsa dan negara," pungkas Dody. (Antara)

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026: Prediksi Ekonom dan Respon Menko Airlangga

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Ekonom Universitas Paramadina memprediksi ekonomi Indonesia 2026 tumbuh di atas proyeksi Bank Dunia (4,7%), meski sulit ...

news | 07:00 WIB

Untuk naskah berikutnya, tambahkan sedikit info mengenai kondisi fisik pemain atau apakah ada pemain yang absen karena a...

news | 06:00 WIB

Peneliti BRIN kembangkan teknologi DBD Plasma untuk produksi amonia (pupuk nitrogen) yang lebih ramah lingkungan, hemat ...

news | 14:00 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi jangka panjang untuk mencetak ...

news | 13:27 WIB

KPK tegaskan pemeriksaan saksi dan layanan publik seperti LHKPN tetap berjalan normal meski kebijakan WFH nasional setia...

news | 13:23 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN Kemenag mulai 10 April 2026 sebagai bagian da...

news | 13:00 WIB

KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp3,88 miliar dari koruptor Tagop Soulisa dan Puput Tantriana ke Kementerian PU un...

news | 12:55 WIB

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik kendaraan listrik di Magelang dan menegaskan pentingnya kemandirian energi. ...

news | 12:15 WIB

Kemenag menjamin layanan legalisasi buku nikah tetap buka di tengah kebijakan WFH Jumat. Simak jadwal operasional dan lo...

news | 11:30 WIB

PM Lebanon Nawaf Salam meminta bantuan Pakistan untuk menghentikan serangan Israel. Simak detail kesepakatan AS-Iran dan...

news | 07:45 WIB