China Kritik Rencana Kenaikan Anggaran Pertahanan Jepang, Soroti Pengerahan Rudal AS

Matamata.com - Kementerian Luar Negeri China mengkritik keras rencana peningkatan anggaran pertahanan Jepang yang tengah disusun oleh partai berkuasa, Partai Liberal Demokrat (LDP). Beijing menilai langkah tersebut sebagai sinyal bahwa Tokyo mulai meninggalkan prinsip negara damai.

"Anggaran pertahanan Jepang telah meningkat selama 14 tahun berturut-turut, tetapi kekuatan sayap kanan Jepang masih menuntut peningkatan. Ini menunjukkan topeng 'negara perdamaian' Jepang mulai terlepas dan negara itu tergelincir ke arah neo-militerisme," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (22/5/2026).

Saat ini, LDP sedang mempertimbangkan kenaikan anggaran pertahanan menjadi 3 hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target ini sejalan dengan standar yang didorong oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Rencana tersebut menjadi bahasan utama Komisi Penelitian Keamanan LDP menjelang revisi tiga dokumen keamanan utama Jepang pada awal Juni 2026, yakni Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Program Pembangunan Pertahanan.

Berdasarkan data statistik terbaru yang dipaparkan Guo, pengeluaran pertahanan Jepang melonjak 9,7 persen pada tahun 2025 dan mencetak rekor tertinggi. Selain itu, impor senjata Jepang juga melonjak hingga 76 persen dalam lima tahun terakhir.

Guo mengingatkan bahwa Konstitusi Jepang pasca-Perang Dunia II secara ketat membatasi militer dan menetapkan prinsip "pertahanan eksklusif". Namun, hal itu dinilai mulai bergeser.

"Kekuatan sayap kanan Jepang kini mengejar peningkatan anggaran, melonggarkan ekspor senjata mematikan, dan mencoba menjadikan industri pertahanan sebagai pilar ekonomi demi agenda remiliterisasi," kata Guo. Oleh karena itu, China meminta negara-negara Asia-Pasifik tetap waspada demi menjaga stabilitas kawasan.

Tolak Pengerahan Rudal AS

Selain menyoroti anggaran internal Jepang, China juga menentang keras rencana militer Amerika Serikat (AS) yang akan menempatkan peluncur rudal jarak menengah Typhon dan High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) di Jepang bagian barat daya pada Juni 2026.

Sistem persenjataan tersebut rencananya ditempatkan di Pangkalan Udara Kanoya milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang di Prefektur Kagoshima untuk latihan gabungan Valiant Shield dan Orient Shield hingga September 2026.

Baca Juga: Tunggangi Maung Garuda, Presiden Prabowo Ikut Jaring Udang di Panen Raya Kebumen

"Pengerahan Typhon, yang merupakan senjata ofensif strategis, akan merugikan kepentingan keamanan negara lain, mengancam keamanan regional, serta meningkatkan risiko konfrontasi militer dan perlombaan senjata," tegas Guo.

Sebelumnya, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi, Jepang telah mempercepat belanja keamanan menjadi 2 persen dari PDB pada akhir tahun 2025. Tekanan eksternal juga datang dari Presiden AS Donald Trump yang mendorong anggota sekutunya meningkatkan belanja pertahanan inti hingga 3,5 persen, dan total 5 persen pada 2035 jika digabung dengan belanja terkait lainnya.

Beijing mendesak AS dan Jepang untuk mendengarkan suara publik regional yang menolak pengerahan senjata tersebut. Guo menambahkan, latihan militer dengan sistem Typhon dan HIMARS ini menjadi bukti nyata percepatan restrukturisasi militer Jepang untuk mempersiapkan diri menghadapi konflik jangka panjang. (Antara)